Berita

PT Taspen Tekankan Pentingnya Pemisahan Pengelolaan Jamsos PNS dan Swasta

Ada perbedaan pandangan antara PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan selaku pihak terkait. PT Taspen menekankan pentingnya pemisahan pengelolaan jamsos PNS dan swasta. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menganggap pengelolaan jaminan sosial tidak dapat dilakukan oleh BUMN persero yang profit oriented.

Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit

 

Keterpisahan tata kelola penyelenggaraan jaminan sosial dimaksudkan karena PNS, pejabat negara, dan penerima pensiunan PNS merupakan pegawai pemerintah yang memiliki spesial karakter dan menghindari timbulnya risiko finansial yang sangat fundamental. Apabila terjadi risiko finansial terjadi (defisit BPJS) bisa berakibat ketenangan, semangat, daya kreativitas, loyalitas PNS dan pejabat negara menurun dalam mengemban amanah sebagai abdi negara termasuk menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Para pemohon meminta agar program pembayaran pensiun dan tabungan hari tua pensiunan pejabat negara, PNS atau PNS aktif tetap dikelola PT Taspen. Misalnya, Pasal 57 huruf (f) UU BPJS terhadap frasa "sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan" dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, Pasal 65 ayat (2) UU BPJS bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Tags:

Berita Terkait