Namun, selama proses persidangan, tim kuasa hukum PERKAPI mempertahankan argumen bahwa PERKAPI merupakan subjek hukum mandiri yang memiliki nama, singkatan, anggaran dasar, identitas, serta lambang organisasi yang berbeda dari PKPI.
Tim penasihat hukum PERKAPI dari Amar Law Firm & Public Interest Law Office yang diwakili Imanuel Gulo menyambut positif putusan tersebut.
“Selaku kuasa hukum PERKAPI, tentu kami bersyukur, menyambut baik, dan mengapresiasi Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam Perkara Nomor 131/G/2026/PTUN.JKT yang dibacakan secara elektronik pada hari ini,” kata Imanuel Gulo.
Ketua Umum PERKAPI, Siking Suriyadi, menambahkan bahwa putusan PTUN Jakarta memberikan kepastian bagi organisasi untuk menjalankan seluruh agenda dan program yang telah disusun.
Ia menegaskan bahwa PERKAPI sejak awal menghormati proses hukum yang berjalan. Oleh karena itu, organisasi tetap fokus menjalankan kegiatan, membina anggota, serta membangun profesionalisme kurator dan pengurus di Indonesia.
“Putusan ini tentu menjadi kabar baik bagi seluruh anggota PERKAPI. Kami akan tetap fokus pada tujuan organisasi dan menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Kaji Putusan
Sementara itu, Ketua Umum PKPI, Albert Riyadi Suwono, menyatakan bahwa pengurus dan tim hukum PKPI menghormati proses peradilan di PTUN Jakarta. Namun, ia menegaskan perjuangan menjaga integritas organisasi belum selesai.
