"Kami menghormati putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta. Perlu digarisbawahi bahwa amar putusan ini berstatus Niet Ontvankelijke Verklaard (tidak dapat diterima) karena pertimbangan legal standing. Artinya, Majelis Hakim belum menguji dan memutus pokok perkara (substance of the case) mengenai sah atau tidaknya SK pengesahan PERKAPI dari kacamata substansi hukum," ujar Albert dalam keterangannya.
Albert menambahkan bahwa eksistensi, legitimasi, dan rekam jejak PKPI sebagai wadah profesi kurator dan pengurus sejak 2014 tetap tidak tergoyahkan. PKPI akan terus menjalankan kewajiban organisasinya dalam membina integritas anggota serta menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kurator dan Pengurus secara profesional.
Menurut Albert, Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam pertimbangan hukumnya keliru menerapkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN. Pasal tersebut sejatinya memberikan legal standing bagi PKPI, sebagai pihak yang dirugikan untuk menggugat keabsahan SK Badan Hukum PERKAPI karena adanya persamaan nama pada pokoknya.
Selain itu, Pasal 5, 6, dan 9 Permenkum Nomor 18 Tahun 2025 yang berlaku sejak 28 Mei 2025 telah melarang pengesahan organisasi baru sejenis seperti PERKAPI yang terbit pada 21 Januari 2026. Permenkum tersebut juga tidak berlaku surut bagi empat organisasi profesi kurator dan pengurus di Indonesia yang telah disahkan sebelumnya, yaitu PKPI, AKPI, IKAPI, dan HKPI.
Albert juga memaparkan bahwa demi hukum, SK Pengesahan Badan Hukum PERKAPI tertanggal 21 Januari 2026 seharusnya batal. Hal ini disebabkan upaya administratif berupa keberatan dari PKPI pada 2 Maret 2026 tidak diselesaikan atau didiamkan melebihi batas waktu 10 hari kerja oleh Menteri Hukum R.I. Berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penerapan asas fiktif positif membuat keberatan PKPI dianggap dikabulkan.
Di samping itu, Albert menyatakan tim kuasa hukum PKPI saat ini sedang membedah dan mempelajari secara cermat seluruh pertimbangan hukum dalam salinan Putusan Nomor 131/G/2026/PTUN.JKT.
“Kami sedang menyusun kalkulasi hukum untuk menentukan langkah selanjutnya, baik melalui upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TUN maupun mekanisme hukum lainnya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Komitmen kami jelas, yaitu demi menjaga marwah profesi, kepastian hukum, dan iklim berorganisasi yang sehat di Indonesia," kata Albert.
















