PTUN Jakarta Putuskan Gugatan PKPI Terhadap PERKAPI Tidak Dapat Diterima
Terbaru

PTUN Jakarta Putuskan Gugatan PKPI Terhadap PERKAPI Tidak Dapat Diterima

PKPI sedang mengkaji putusan.

Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit

Akademisi Hukum Administrasi Negara sekaligus anggota PKPI, Agnes Harvelian, memberikan ulasan mendalam terkait aspek kepastian hukum administrasi negara dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Menurut Agnes, secara doktrinal maupun tata bahasa Indonesia, frasa 'Perserikatan' dan 'Persatuan' memiliki persamaan makna atau sinonim yang nyata. Hal ini diperkuat oleh keterangan ahli bahasa dalam persidangan yang mengonfirmasi kesamaan leksikal kedua frasa tersebut.

“Ketika regulasi administrasi seperti Permenkum Nomor 18 Tahun 2025 secara tegas membatasi penggunaan nama yang memiliki persamaan pada pokoknya, Pejabat TUN seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian (duty of care) dan asas kecermatan yang tinggi sebelum meloloskan permohonan nama baru seperti Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (PERKAPI)," tegas Agnes.

Agnes menekankan bahwa kemiripan nama yang mencolok pada wadah profesi hukum spesifik seperti kurator dan pengurus berpotensi membingungkan publik, instansi pemerintah, maupun lembaga peradilan.

"Perlindungan terhadap identitas hukum badan hukum yang terdaftar lebih dahulu merupakan esensi dari kepastian hukum (legal certainty). Jika batasan sinonim ini dikesampingkan semata-mata atas alasan perbedaan sistemik atau penulisan teknis, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk yang mengaburkan standar verifikasi nama badan hukum di masa depan," tambah Agnes.

Akademisi Senior Hukum Investasi yang juga anggota PKPI, H. Suratman, menambahkan bahwa moratorium pembentukan organisasi profesi kurator dan pengurus baru untuk kepentingan nasional berdasarkan Pasal 28J UUDNRI 1945 bersifat konstitusional dan wajib dilakukan demi menjaga ketertiban, penegakan kode etik, serta kepastian hukum dalam ekosistem ekonomi dan bisnis di Indonesia.

“Bagaimana masyarakat dan investor dapat mempercayai profesi kurator dan pengurus ini jika Kementerian Hukum dengan mudah memberikan pengesahan badan hukum organisasi profesi baru dengan melanggar peraturannya sendiri (Vide. Permenkum No. 18/2025),” terangnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info