Pengalihan penanganan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ke Kejaksaan Agung memunculkan beragam pertanyaan. Selain menyoroti dasar hukum pengalihan tersebut, publik juga mempertanyakan implikasinya terhadap kepastian hukum dan kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati mengatakan, masyarakat pada dasarnya tidak memiliki akses terhadap dokumen penyelidikan maupun penyidikan sehingga sulit menilai secara utuh alasan di balik langkah aparat penegak hukum. Karena itu, perhatian publik biasanya mulai muncul ketika dilakukan tindakan penggeledahan.
Menurutnya, penggeledahan tidak selalu hanya dapat dilakukan terhadap pihak yang telah berstatus tersangka. Dalam suatu perkara pidana, terutama tindak pidana korupsi, rantai pelaku dapat melibatkan banyak pihak sehingga lokasi atau pihak yang digeledah belum tentu merupakan tersangka utama.
Baca juga:
- Mengurai Dugaan Pelanggaran KUHAP di Perkara Eks Jampidsus
- Kasus Febrie Adriansyah, Dua Isu Hukum Ini Berpotensi Menjadi ‘Senjata’ Praperadilan
Namun, yang lebih penting untuk dicermati dalam perkara ini adalah perubahan penanganan berkas perkara. Asfinawati menilai istilah yang tepat bukan "pelimpahan", melainkan "pengalihan" perkara.
"Pelimpahan merupakan mekanisme yang lazim terjadi dari penyidik kepada penuntut umum. Sementara itu, dalam perkara ini berkas justru dialihkan dari satu institusi penegak hukum kepada institusi lain yang sama-sama berada pada tahap penyidikan,” ujar Asfinawati dalam Instagram Live Rule of Law, Kamis (30/7/2026).
Ia turut mempertanyakan dasar hukum pengalihan tersebut. Menurutnya, dalam rezim pemberantasan korupsi, mekanisme pengambilalihan perkara dikenal dalam konteks supervisi oleh KPK ketika penanganan perkara mengalami hambatan. Di luar mekanisme itu, publik berhak mengetahui alasan hukum maupun kebijakan yang mendasari pengalihan perkara.
















