Publik Perlu Awasi Ketat Penanganan Perkara Eks Jampidsus
Terbaru

Publik Perlu Awasi Ketat Penanganan Perkara Eks Jampidsus

Perubahan kecil dalam penyusunan dakwaan dapat berpengaruh besar terhadap pembuktian di persidangan. Ketelitian dalam menyusun konstruksi perkara sangat penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Hukumonline News
Hukumonline News
Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit

Asfinawati menilai proses tersebut menjadi ujian bagi penegakan hukum. Hasil penyidikan setelah pengalihan bisa saja berbeda karena bergantung pada konstruksi perkara, alat bukti, maupun rumusan dakwaan yang nantinya disusun penuntut umum.

Ia mencontohkan bahwa perubahan kecil dalam penyusunan dakwaan dapat berpengaruh besar terhadap pembuktian di persidangan. Oleh sebab itu, ketelitian dalam menyusun konstruksi perkara menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa apabila alasan pengalihan perkara tidak dijelaskan secara transparan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Senada, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, Fiska Maulidian Nugroho, menjelaskan bahwa hukum acara pidana pada dasarnya dirancang untuk membatasi kewenangan setiap aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun tumpang tindih kewenangan.

“Pada tahap penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban mencari dan mengamankan barang bukti untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana. Hasil penyelidikan kemudian dibahas melalui mekanisme gelar perkara sebagai dasar menentukan tindak lanjut penanganan perkara,” ujarnya.

Fiska menjelaskan, apabila hasil gelar perkara menunjukkan adanya tindak pidana yang bukan menjadi kewenangan institusi tersebut, mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana adalah pelimpahan perkara kepada institusi yang berwenang.

Karena itu, setiap langkah administrasi dalam penanganan perkara harus tetap mengacu pada aturan mengenai kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum. Ia juga menilai penggabungan maupun pemisahan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah proses penyidikan, sepanjang tidak mengurangi hak para pihak maupun menimbulkan persoalan hukum baru.

Fiska mengingatkan, penyusunan dakwaan juga harus dilakukan secara cermat. Kesalahan dalam memasukkan unsur atau fakta yang tidak dapat dibuktikan berpotensi memengaruhi proses pembuktian di persidangan, bahkan dapat berdampak terhadap penilaian hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info