Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa dikatakan sebagai upaya Mahkamah Agung mencegah disparitas putusan dalam kasus korupsi. Disparitas putusan adalah salah satu isu yang masih relevan untuk dibahas terkait dengan putusan seorang hakim. Di satu sisi, adanya pedoman pemidanaan membuat seorang hakim tidak bebas dalam menjatuhkan putusan. Pedoman ini bisa juga dianggap tidak sesuai dengan asas kemerdekaan hakim.
Di sisi yang lain, pedoman pemidanaan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan dan mendorong akuntabilitas seorang hakim dalam memutus. Penting bagi seorang hakim memutus berdasarkan pada pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Terkait dengan pedoman pemidanaan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) sudah mengatur pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan diatur di dalam Pasal 53–Pasal 56 KUHP Baru.
Pasal 53 ayat (1) KUHP Baru menjelaskan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya Pasal 53 ayat (2) KUHP Baru menjelaskan bahwa apabila hakim dalam mengadili suatu perkara mengalami pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Kemudian, di dalam Pasal 54 KUHP baru menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan sebelas kriteria yaitu: bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku tindak pidana; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Baca juga:
- Praktisi Hukum Perlu Bersiap Hadapi Isu Hukum di Era Artificial Intelligence
- Akademisi FH Unpad Jelaskan Manfaat Penggunaan AI dalam Pemilu
- Kembangkan Sistem Pemantauan Kepatuhan Hukum, Hukumonline Raih Pendanaan Seri B dari MDIF
Penjelasan ini memperlihatkan bahwa pedoman pemidanaan di dalam KUHP baru ingin memastikan putusan hakim menjadi lebih akuntabel karena didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Selain terkait akuntabilitas dalam memutus, alasan mengapa pedoman pemidanaan diperlukan adalah karena hakim juga seorang manusia yang sering terjebak pada pada bias dan noise dalam mengambil suatu putusan. Terkait dengan Bias dan Noise ini dijelaskan dengan baik oleh seorang psikolog yang juga peraih hadiah nobel di bidang ekonomi yaitu Daniel Kahneman.
Bias adalah kumpulan gangguan yang tidak langsung memengaruhi sasaran meski bertumpuk pada salah satu sisi saja. Sementara itu, noise adalah kumpulan gangguan yang terpencar ke mana-mana dan ada salah satu yang tepat mengenai sasaran. Bias dan Noise menurut Kahneman adalah penyebab utama terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan (error). Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mengurangi Bias dan Noise dalam pengambilan keputusan oleh hakim adalah dengan menerapkan sentencing guideline.
Lebih lanjut dalam buku karya Kahneman menjelaskan bagaimana penerapan sentencing guideline di Amerika Serikat yang diinisiasi oleh Hakim Marvin Frankel. Hasilnya berpengaruh terhadap berkurangnya noise dalam pemberian hukuman di pengadilan federal. Sentencing guideline yang diwajibkan kepada para hakim menghasilkan berkurangnya disparitas hukuman di pengadilan federal. Namun, ketika sentencing guideline tidak lagi diwajibkan justru disparitas hukuman di pengadilan federal naik dua kali lipat. Kahneman juga menjelaskan dua upaya yang dapat digunakan untuk mengurangi error. Pertama adalah menggunakan pendekatan statistik. Kedua adalah dengan bantuan algoritma komputer untuk menghasilkan putusan yang lebih terprediksi. Jadi, penggunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence) dalam pengambilan keputusan menjadi semakin relevan.
Terkait dengan penggunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence), Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat Edaran itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial yaitu bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat. Sementara itu, yang dimaksud dengan Etika Kecerdasan Artifisial adalah landasan yang mengatur prinsip dan norma etis dalam penyelenggaraan pemrograman berbasis kecerdasan artifisial yang didasari dengan nilai inklusivitas, transparansi, kemanusiaan, dan keamanan dalam penyelenggaraan sumber daya data yang tersedia. Surat Edaran itu juga menjelaskan tanggung jawab penggunaan kecerdasan artifisial yang salah satunya memastikan kecerdasan artifisial tidak diselenggarakan sebagai penentu kebijakan dan/atau pengambil keputusan yang menyangkut kemanusiaan. Rupanya dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kecerdasan artifisial di Indonesia saat ini belum bisa digunakan untuk menggantikan putusan hakim. Upaya maksimal yang paling mungkin untuk diterapkan adalah menggunakan kecerdasan artifisial untuk memberikan rekomendasi kepada hakim sebelum memutus suatu perkara.
Sebagai hakim, penulis menilai perlu ada inovasi bagaimana menggunakan kecerdasan artifisial dalam mengurangi disparitas putusan oleh hakim. Perlu juga ada keseimbangan pendekatan antara pendekatan teknologi dengan pendekatan humanis. Pendekatan teknologi digunakan untuk mengurangi error sedangkan pendekatan humanis digunakan agar setiap putusan yang diberikan masih memanusiakan manusia.
*)Catur Alfath Satriya, Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal.
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
