Putusan MK Atas UU Cipta Kerja Dinilai Bentuk Kegagalan Menjaga Demokrasi dan Konstitusi
Terbaru

Putusan MK Atas UU Cipta Kerja Dinilai Bentuk Kegagalan Menjaga Demokrasi dan Konstitusi

Menunjukkan MK tidak konsisten terhadap putusannya sendiri yakni putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

“Putusan ini adalah hal yang memalukan mengingat MK mengingkari sendiri putusan  sebelumnya yang mengatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat,” katanya dikonfirmasi, Rabu (04/10/2023).

Isnur melihat dalam putusan tersebut MK membenarkan alasan ‘kegentingan yang memaksa’ dalam pembentukan Perppu yang akhirnya menjadi UU ini dengan pertimbangan bahwa terdapat krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi perang Rusia-Ukrania dan krisis ekonomi akibat adanya Covid-19. Padahal dengan adanya UU 6/2023, rakyatlah yang justru ditenggelamkan dalam situasi krisis.

UU Cipta Kerja sedari penerbitannya sejak 2020 yang kurang lebih sudah berjalan dalam kurun 3 tahun ini menurut Isnur  telah memperparah krisis agraria dan ketimpangan penguasaan lahan. Tak luput pula, UU Cipta Kerja telah terbukti menjadi instrumen hukum yang ampuh untuk melegitimasi praktik-praktik bisnis yang merusak lingkungan. Di saat yang bersamaan dengan adanya UU Cipta Kerja, kekayaan para oligarki politik dan bisnis meningkat drastis. Maka, dukungan MK terhadap alasan ‘kegentingan yang memaksa’ secara langsung mendukung penindasan oligarki terhadap rakyat tertindas di negeri sendiri.

MK juga mengabaikan gugatan mengenai fakta diabaikannya prinsip ‘partisipasi bermakna’ dalam pembentukan UU atas alasan terminologi tersebut hanya berlaku pada pembentukan UU bukan Perppu yang notabene membutuhkan waktu cepat. “Pengabaian ini membenarkan praktik orkestra culas pemerintah dan DPR menginjak-injak nilai-nilai demokratis yang seharusnya selalu dijunjung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Isnur.

Bagi Isnur putusan ini menunjukkan sikap MK bermain-main dengan pelanggaran konstitusi dan penghancuran negara hukum. Putusan UU Cipta Kerja tersebut menunjukkan kegagalan MK menjadi benteng terakhir penjaga demokrasi dan konstitusi. MK kini justru bertransformasi menjadi  penjaga kepentingan kekuasaan dan oligarki.

Terpisah, Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Mohammad Ali menambahkan sejak diterbitkannya UU Cipta Kerja kali pertama pada 2022 sudah menuai penolakan masyarakat. Kendatipun sudah dinyatakan melalui putusan MK bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, pemerintahan Joko Widodo keukeuh memperbaiki dengan cara singkat dengan menerbitkan Perppu.

Setali tiga uang, DPR pun mengamininya. Sedangkan MK melalui putusannya menguatkan UU 6/2023. Baginya, rezim pemerintah beserta MK mengkhianati rakyat secara terang-terangan menolak upaya masyarakat luas dengan mengukuhkan UU 6/2023, kendatipun dengan lima gugatan sekaligus.

Tags:

Berita Terkait