Fritz mengakui dengan adanya UU Pemilu yang baru berikut sejumlah kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu dari pusat hingga daerah telah mendorong Bawaslu secara kelembagaan menjadi lebih siap. Kewenangan mengeluarkan salah satu sanksi yang paling berat, saksi diskualifikasi misalnya, juga diberikan kepada Bawaslu di tingkat daerah. Tidak hanya terkait pelanggaran yang bersifat TSM, Bawaslu darrah juga bisa mendiskualifikasi calon petahana yang melakukan restrukturisasi kelembagaan ketika menjelang Pemilu berlangsung.
Fritz menyebutkan bahwasanya moment Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Pemilu serentak sangat membantu Bawaslu menyiapkan diri. “Maksudnya antara kewenangan dan kemampuan untuk melakukan fungsi pengawasan, penindakan, dan bagaimana proses pelanggaran administrasi sudah dilakukan jauh sebelum PHPU ini dimulai,” ujar Fritz. Oleh karena itu, Fritz meyakini konstruksi UU Pemilu terkait wewenang Bawaslu telah dibarengi dengan desain penyelenggaraan Pemilu yang telah berlangsung.
Sebelumnya dalam sidang pembacaan putusan sengketa PHPU Pilpres, Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh dalil Pemohon. Dalam pertimbangan Mahkamah terkait kecurangan TSM, Mahkamah mengutip Pasal 286 UU Pemilu dan penjelasannya secara tegas memberi kewenangan penanganan sengketa dalil TSM kepada Bawaslu, bukan wewenang MK. Pemohon seharusnya telah memahami konsep pelanggaran TSM. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM harus memenuhi unsur Pasal 286 UU Pemilu.
Majelis hakim MK menegaskan hal ini. “Dalil Pemohon soal TSM itu merujuk yurisprudensi yang lama yang diputus berdasarkan UU Pemilu dan UU Pilkada yang lama sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 2017, nyata-nyata sudah tidak relevan dijadikan dasar hukum untuk diterapkan dalam PHPU Presiden 2019 ini,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan putusan.
Majelis menyatakan jika Pemohon membaca Putusan MK Nomor 97/PUUXI/2013 bertanggal 19 Mei 2014, terlihat jelas bahwa rezim Pilkada bukanlah bagian, apalagi sama, dengan Pemilu. Karena nomenklatur dan posisi hukum berbeda antara Pemilu dengan Pilkada, maka menggunakan putusan dan cerita Pilkada (Kotawaringin Barat) untuk kasus Pilpres merupakan analogi yang keliru (qiyas ma’al fariq/fasid) dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.
“Ini ditegaskan dalam asas nit agit explum litem quo lite resolvit, karena Pemilu dan Pilkada dua kategori hukum yang berbeda, penganalogian keduanya menjadi salah dan kesesatan berpikir. Maka dalil-dalil Pemohon yang menggunakan dasar yurisprudensi Pilkada untuk ‘memaksa’ Mahkamah menerima permohonannya merupakan argumen yang tidak relevan secara kontekstual hukum”.
Menurut Mahkamah, pengalihan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM dari Mahkamah kepada Bawaslu merupakan legal policy pembentuk UU untuk memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan salah satu kewenangan MK “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Karena itu, pembentuk UU berpandangan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM tidak lagi ditangani MK, tetapi ditangani oleh lembaga yang lain, dalam hal ini Bawaslu.
“Selain itu, dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM itu berada dalam tahapan proses Pemilu, bukan menyangkut perselisihan hasil Pemilu,” Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul melanjutkan pembacaan putusan.
















