Berbeda dengan ayat (1), ayat (2) pasal ini telah merumuskan kriteria perjanjian yang harus dengan persetujuan DPR. Kriteria yang sama tidak ada pada ayat (1). Konstruksi kedua ayat ini telah melahirkan pertanyaan tentang apa perbedaan antar perjanjian pada ayat (1) dan pada ayat (2).
Catatan rapat MPR saat amandemen pasal ini, yang kemudian diikuti oleh penafsiran para pakar, memaknai frasa “perjanjian internasional lainnya” pada ayat (2) ini sebagai perjanjian antar Indonesia dengan subjek lain selain negara. Frasa ini dikonstruksikan secara logis sebagai perjanjian selain ayat (1) yakni perjanjian selain dengan negara. Demikianlah tafsir selama ini.
MK kemudian mendobrak penafsiran ini dan mengubah total relasi antara ayat (1) dan ayat (2). Kedua ayat ini bukan membedakan antara perjanjian antar negara dengan perjanjian dengan subjek bukan negara, melainkan harus dibaca sebagai satu kesatuan, yang maknanya menjadi: Pertama, bahwa ‘perjanjian dengan negara lain’ adalah perjanjian internasional. Kedua, tidak semua perjanjian harus ke DPR melainkan yang memenuhi kriteria seperti tertera pada ayat (2).
Sekalipun tidak bebas dari kontroversi tafsir, upaya MK untuk membereskan anomali Pasal 11 UUD patut diapresiasi. Dengan penafisran baru ini maka lahirlah kriteria yang sama, baik untuk perjanjian antar negara maupun untuk perjanjian antara Indonesia dengan subjek bukan negara. Relasi ayat (1) dan (2) UUD yang terkesan tidak kohesif selama ini menjadi lebih terintegrasi.
Persetujuan DPR Berbeda dengan Pengesahan Hukum Nasional?
MK akhirnya menyentuh perdebatan tentang makna “pengesahan”. Dalam hal ini yang selalu didebatkan oleh para pakar adalah apakah “persetujuan DPR” dan “pengesahan (melalui UU pengesahan)” adalah satu kesatuan proses atau dua proses yang berbeda. Pandangan Pemerintah selama ini berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 mengartikan kedua istilah itu sebagai satu kesatuan proses, yakni bahwa “persetujuan DPR” diekpresikan melalui UU pengesahan.
Konstruksinya adalah “persetujuan DPR” menurut Pasal 11 UUD 1945 adalah dalam rangka syarat terbitnya UU pengesahan seperti yang dimaksud oleh Pasal 20 UUD 1945. Artinya, “persetujuan DPR” seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 adalah identik dengan “persetujuan DPR” menurut Pasal 20 UUD 1945.
MK kelihatannya berpendapat lain dan memaknai kedua istilah ini sebagai dua proses yang berbeda. MK melahirkan konsepsi baru yakni “pengesahan perjanjian menurut hukum nasional”. Istilah ini oleh MK merujuk pada produk legislasi yakni UU atau Perpres.
