Problem ini bersumber dari asumsi yang cenderung mencampuradukkan apa yang menjadi dimensi nasional dan apa yang berdimensi internasional. Dalam hal ini syarat ‘persetujuan DPR” (yang berdimensi nasional) senderung harus senantiasa, walau tidak seharusnya, dikaitkan dengan apa kehendak perjanjian internasional (yang berdimensi internasional). Konsekuensinya, persetujuan DPR tidak diperlukan jika perjanjian itu tidak mensyaratkannya. UU No. 24 Tahun 2000 memang menggunakan tafsir ini yang seyogianya patut direvisi.
MK memang memberi pengaman bagi persoalan ini yakni dalam pembuatan perjanjian internasional, Delegasi RI harus menetapkan posisi delri bahwa perjanjian ini membutuhkan persetujuan DPR dengan cara merumuskan klausula “subject to ratification” dalam perjanjian itu.
Namun di lain pihak, menggantungkan syarat persetujuan DPR ke klausula perjanjian internasional secara teoritis dapat dimaknai sebagai menggerogoti kewenangan hukum nasional karena menempatkan syarat hukum nasional dalam posisi yang tunduk pada perjanjian internasional itu sendiri.
Kesimpulan
Terlepas dari kontroversi di atas, putusan MK ini telah membereskan beberapa persoalan yang selama ini menyelimuti perdebatan para pakar. Revisi UU No. 24 Tahun 2000 menjadi sangat vital. Diharapkan revisi yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah dapat membereskan kontroversi ini. Pekerjaan akan menjadi mudah jika penyusun revisi UU memiliki pemahaman yang sama tentang kompleksitas persoalan perjanjian internasional ini.
Di lain pihak putusan MK ini tetap menyisakan ruang bagi kelanjutan perdebatan para pakar perihal status hukum dari UU/Perpres pengesahan versus “persetujuan DPR”. Pada aspek ini terjadi benturan antara norma HTN (Pasal 10 UUD) dan norma hukum internasional (Pasal 11 UUD).
*)Dr. iur. Damos Dumoli Agusman adalah Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, juga pengajar hukum internasional di beberapa universitas. Artikel ini murni pandangan akademis Penulis.
Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline |

















