Dari pantauannya selama ini, metode yang sama juga dilakukan terhadap kelompok minoritas lainnya, contohnya Ahmadiyah. Dimana terdapat kelompok yang menuduh Ahmadiyah menunaikan haji ke India, syahadatnya berbeda dengan umat Islam dan lain-lain. Metode ini menurut Febionesta hanya untuk meningkatkan sentimen anti Ahmadiyah. Hal serupa dialami oleh kelompok Syiah di Sampang.
Sementara aktivis Human Right Working Group (HRWG), Syaiful Anam, mengingatkan dalam Sidang Tinjauan Periodik Universal (UPR) Dewan HAM PBB pemerintah Indonesia dicecar soal penegakkan HAM. Berbagai kritisi yang dilontarkan berbagai negara itu salah satunya soal kebebasan beragama.
Dalam menindaklanjuti kasus yang menimpa Tajul, Anam mengatakan pemerintah dapat melakukan beberapa langkah untuk menjaga toleransi dan kebebasan beragama. Diantaranya, Presiden harus memerintahkan Polri untuk menjaga keamanan di Sampang. Sehingga tidak ada kelompok manapun yang melakukan penyerangan.
Selain itu Anam menyebut Presiden punya kewenangan untuk meringankan vonis yang dijatuhkan kepada Tajul. Langkah selanjutnya menurut Anam Departemen Agama harus menyatakan secara resmi bahwa Syiah tidak sesat. Anam juga mengingatkan bahwa organisasi kerjasama Islam (OKI) menyatakan dalam resolusi bahwa Syiah tidak sesat. “Iran menyatakan diri sebagai negara berdasarkan Islam Syiah. Kalau Syiah disebut sesat kenapa Iran diterima menjadi anggota OKI?” tutur Anam.
Anam melihat MUI Sampang menerbitkan fatwa yang menyatakan Syiah sebagai ajaran sesat. Menurutnya, Menteri Agama harus secepatnya mengoreksi fatwa tersebut. Untuk menjamin toleransi dan kebebasan beragama serta berkeyakinan Anam menyebut KUHP harus segera direvisi, terutama pasal 156a KUHP. “Pasal itu mengancam kebebasan beragama,” pungkasnya.
