Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan banding terhadap putusan PTUN Jakarta bernomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dinilai tepat. Sebab putusan PTUN Jakarta bernomor 604/G/2023/PTUN.JKT perlu dilakukan ‘perlawanan’.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengamini langkah hukum MK mengajukan banding. Dalam perkara di PTUN Jakarta itu, Bivitri sebagai ahli untuk memberikan keterangan yang menguatkan argumentasi MK.
“Saya salah satu saksi ahli untuk MK dalam perkara ini. Dalam putusan juga ada keterangan itu. Jadi dengan posisi itu pendapat saya adalah ini putusan tidak tepat,” kata Bivitri dikonfirmasi, Senin (18/08/2024).
Bivitri menyoroti sedikitnya 2 hal dalam putusan tersebut. Pertama, membatalkan Keputusan MK No.17 Tahun 2023 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028. MK diperintahkan untuk mencabut SK tersebut. Walau tak sependapat dengan amar putusan ini, tapi boleh dibilang yang dipersoalkan tentang administratif yakni SK pengangkatan Suhartoyo.
Baca juga:
- Alasan PTUN Jakarta Batalkan Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK
- PTUN Jakarta: Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK Tidak Sah
- 3 Kejanggalan Putusan PTUN Jakarta Soal Pembatalan Pengangkatan Ketua MK Suhartoyo
Logika putusan PTUN Jakarta yakni MK harusnya membuat SK pemberhentian Anwar Usman, lalu menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua MK. Bagi Bivitri, logika tersebut keliru. Menurutnya, SK pemberhentian untuk Anwar Usman tak lagi diperlukan karena ini merupakan konsekuensi logis dari putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK).
Kedua, lebih bermasalah amar putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi. Sebab melalui amar ini PTUN Jakarta telah menilai putusan MKMK. Padahal wilayah kedua lembaga itu berbeda, termasuk penalaran hukum yang digunakan yakni MKMK menggunakan dasar etik dan PTUN soal administrasi pemerintahan.
