Pendapat Pakar Tata Negara
Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Denny Indrayana, apabila kemudian bukti-bukti hukumnya menguatkan bahwa Menteri ESDM Arcandra Tahar bukan WNI, karena telah kehilangan status WNI-nya setelah bersumpah setia menjadi warga Amerika Serikat, dan belum memenuhi syarat untuk memperoleh kembali status WNI-nya, maka tidak ada pilihan lain kecuali memberhentikan Menteri ESDM sebagai menteri Republik Indonesia.
Karena Pasal 22 ayat (2) huruf a UU Kementerian Negara secara secara tegas mengatur menteri “harus memenuhi persyaratan” sebagai “warga negara Indonesia”.
“Inilah yang saya maksud menyelesaikan persoalan Menteri ESDM ini mudah secara hukum, tetapi sulit secara hitungan politik. Karena pasti akan timbul kritik bahwa Presiden Jokowi tidak cermat dalam mengangkat dan memilih menterinya,” ujarnya.
Berdasarkan pengalamannya menjadi Staf Khusus Presiden, kata Denny, mengawal secara hukum kebijakan Presiden memang tidak pernah mudah. Apalagi jika proses pengambilan keputusan itu sifatnya tertutup dan rahasia, seperti halnya pemilihan menteri anggota kabinet.
Maka, lanjut Denny, para staf pendukung presiden hanya akan tahu dan melakukan pengecekan pada menit-menit terakhir, ketika menyiapkan draft Keputusan Presiden, sebelum pelantikan dilakukan. Maka, saat itulah, ketentuan syarat menteri baru bisa dicek, dan masukan kepada presiden baru bisa diberikan.
Namun, jika situasinya tidak memungkinkan, diburu waktu, tidak mungkin memberikan masukan, maka kesalahan administratif terkait syarat menteri, bisa saja terjadi.
Heboh persoalan kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Archandra Tahar merebak sedari akhir pekan kemarin. Dalam berbagai perbincangan media sosial disebut, sang menteri pernah memegang paspor atau identitas keimigrasian Amerika Serikat.