Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) secara resmi membuka gelaran Rapat Kerja Nasional 2026 (Rakernas KAI 2026) di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (5/6). Selain fokus pada agenda evaluasi kinerja internal organisasi, Rakernas tahun ini menorehkan catatan sejarah dan warisan (legacy) yang sangat penting bagi masyarakat lokal. Hal ini ditandai lewat kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui program edukasi warga desa.
Ketua Presidium DPP KAI, Heru S. Notonegoro menegaskan bahwa Rakernas KAI 2026 bukan sekadar ritual tahunan biasa atau ajang seremonial belaka tanpa arah yang jelas. Sebaliknya, KAI memegang komitmen penuh untuk memberikan dampak nyata dan masif bagi masyarakat luas melalui program-program yang taktis dan berdampak panjang. Di samping itu, forum tertinggi ini juga dimanfaatkan secara maksimal untuk menyerap aspirasi serta masukan dari seluruh pengurus KAI di tingkat daerah.
Mengenai teknis pelaksanaan dan penyusunan materi Rakernas KAI kali ini, Heru menjelaskan adanya perubahan paradigma yang signifikan. DPP KAI menerapkan sistem bottom-up secara total dalam merumuskan seluruh materi persidangan. Artinya, semua draf, isu strategis, dan usulan hukum yang dibahas murni berasal dari aspirasi rekan-rekan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia, bukan hasil konsep sepihak atau intervensi dari pengurus pusat.
"Sehingga insyaallah Rakernas yang kita selenggarakan semuanya sudah 80 persen matang. Tidak lagi perlu diperdebatkan karena konsep itu adalah dari teman-teman, sehingga kita tinggal menyelaraskan untuk dijadikan satu keputusan," jelas Heru saat memberikan keterangan resmi di sela-sela acara.
Dengan tingkat kematangan materi yang sangat tinggi ini, jalannya persidangan dalam rakernas diharapkan dapat berjalan lebih efektif, dinamis, dan solutif. Selain fokus pada sidang komisi organisasi, rangkaian agenda Rakernas KAI 2026 ini juga turut diisi dengan forum diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pakar hukum ternama di Indonesia pada Jumat malam, guna membedah berbagai persoalan hukum kontemporer.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam rakernas tahun ini adalah apresiasi tinggi yang diberikan oleh pihak KAI kepada Pemerintah Provinsi NTB. Gelaran rangkaian kegiatan menyambut Rakernas KAI 2026 di Kota Mataram ini berhasil terlaksana secara masif dan sukses berkat adanya dukungan penuh serta sinergi yang kuat dari pemerintah daerah setempat.
"Kemarin kita sudah mendahului rakernas dengan satu rangkaian kegiatan atas kerja sama yang sangat taktis dan strategis bersama Pemerintah Provinsi NTB dalam bentuk GSP, yaitu Gerakan Seribu Paralegal dari NTB untuk Indonesia," ujar Heru dalam pidato pembukaannya di hadapan ratusan delegasi.
Melalui GSP, KAI ingin memastikan bahwa kehadiran para advokat dari berbagai wilayah Indonesia di Pulau Lombok tidak hanya berfokus pada urusan eksekutif internal organisasi belaka. KAI bertekad melahirkan warisan ilmu pengetahuan hukum yang nyata, terukur, dan berguna bagi masyarakat pedesaan. Program ini diharapkan menjadi sebuah warisan abadi dari KAI yang dipersembahkan khusus bagi masyarakat NTB.
"Kita tidak hanya berputar memikirkan diri kita sendiri. Namun, membuat legacy bagaimana meninggalkan ilmu dan pengetahuan, khususnya untuk warga desa di seluruh Lombok," tambah Heru dengan nada optimis.
Hal yang paling menarik dan patut diacungi jempol dari program GSP ini adalah besarnya dukungan finansial dan fasilitas total yang diberikan oleh Pemprov NTB. Kerja sama ini sama sekali tidak membebani anggaran internal kas organisasi KAI. Heru pun menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang mendalam kepada Gubernur NTB beserta seluruh jajaran instansi terkait atas sinergi luar biasa tersebut.
"Kami tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Semuanya dibiayai oleh Pemerintah Provinsi NTB," ungkap Heru secara terbuka di hadapan para peserta dan perwakilan kementerian yang hadir.
Momen pelaksanaan rakernas kali ini dirasakan menjadi semakin spesial dan emosional karena bertepatan langsung dengan Hari Ulang Tahun (HUT) KAI yang ke-18. Usia belia yang matang dalam mengawal penegakan hukum di tanah air. Puncak perayaan syukur tersebut berlangsung meriah pada Sabtu (6/6) malam.
Sebagai wujud rasa syukur mendalam sekaligus pembuktian komitmen dalam menjaga mutu profesi advokat, DPP KAI akan menganugerahkan penghargaan dan apresiasi khusus. Penghargaan ini akan diberikan baik kepada institusi DPD yang dinilai berkinerja baik, maupun kepada individu anggota advokat yang menorehkan prestasi gemilang serta mampu menjadi sumber inspirasi bagi dunia penegakan hukum di Indonesia.
"Baik kepada Dewan Pimpinan Daerah yang memiliki prestasi, maupun rekan-rekan advokat yang secara pribadi memiliki prestasi dan menjadi inspirasi yang luar biasa," imbuh Heru.
Melalui pemberian penghargaan ini, DPP KAI menaruh harapan besar agar dapat memicu stimulasi dan semangat baru bagi para advokat di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini penting guna terus menjaga integritas moral, profesionalitas kerja, serta konsisten dalam memberikan pelayanan hukum terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.
Acara pembukaan Rakernas KAI 2026 yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh perwakilan Pemerintah Provinsi NTB, perwakilan kementerian terkait, serta ratusan pengurus inti dan advokat KAI yang datang dari berbagai wilayah, mulai dari ujung Sumatera hingga Papua. Kehadiran mereka menegaskan soliditas organisasi dalam menyongsong penegakan hukum yang berkeadilan di masa depan.
Artikel ini merupakan hasil kerja sama Hukumonline dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI).
















