Rawan Kriminalisasi, DPR dan DPD Diminta Proses RUU Masyarakat Hukum Adat jadi UU
Terbaru

Rawan Kriminalisasi, DPR dan DPD Diminta Proses RUU Masyarakat Hukum Adat jadi UU

Ketiadaan payung hukum selama ini telah menciptakan ruang yang semakin memperparah ketidakadilan terhadap masyarakat adat. Kriminalisasi terhadap masyarakat adat semakin masif, hanya karena mereka mempertahankan tanah ulayat atau menjalankan hukum adat.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi. Foto: aman.or.id
Ilustrasi. Foto: aman.or.id

Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) masuk  dalam daftar nomor urut 31 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Salah satu urgensi adanya RUU MHA ini dapat mengantisipasi kriminalisasi kepada masyarakat khususnya pada konflik agraria yang selama ini terjadi di sejumlah daerah.

Koalisi Kawal RUU MHA mendesak DPR dan DPD RI segera membahas dan mengesahkan aturan yang 14 tahun tidak kunjung rampung. Salah satu perwakilan Koalisi, Syamsul Alam Agus menerangkan Prolegnas yang diusulkan DPR dan DPD RI menjadi awal dari komitmen konkret untuk segera mengesahkan RUU yang sangat dinanti oleh jutaan masyarakat adat di seluruh penjuru negeri. 

”Kami berharap delapan Fraksi Partai Politik di DPR RI segera membahasnya pada tahun 2025,” ujar Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mewakili Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat melalui keterangan persnya, Sabtu (23/11/2024) kemarin.

Dia menyampaikan ketiadaan payung hukum selama ini telah menciptakan ruang yang semakin memperparah ketidakadilan terhadap masyarakat adat. Ia menilai kriminalisasi terhadap masyarakat adat semakin masif.  Dengan banyak kasus penangkapan terhadap masyarakat adat hanya karena berusaha mempertahankan tanah ulayat.

”Atau menjalankan hukum adat,” imbuhnya. 

Baca juga:

Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Syamsul Alam Agus menambahkan tanah ulayat yang menjadi sumber kehidupan berbasis adat terus terampas oleh proyek-proyek besar tanpa persetujuan atau konsultasi yang layak, mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat. 

Misalnya, kasus masyarakat adat O’Hongana Manyawa dari Maluku Utara, Masyarakat Adat Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu, ada juga kasus kriminalisasi Masyarakat Adat Nangahale dari Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info