Relevansi Penerapan Right To Be Forgotten di Indonesia
OPINI

Relevansi Penerapan Right To Be Forgotten di Indonesia

Dengan desain yang tepat, RTBF dapat memperkuat kepastian hukum di ruang digital tanpa mengorbankan kebebasan pers dan hak publik untuk mengetahui. RTBF seharusnya menjadi mekanisme pemulihan atas informasi yang tidak akurat, tidak relevan, usang, atau merugikan secara tidak proporsional, bukan alat untuk menghapus sejarah atau menutupi kebenaran.

•Bacaan 7 Menit
TA
AS
Penulis Opini

Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat mengakses informasi. Informasi yang dahulu hanya tersimpan dalam arsip media kini dapat ditemukan kembali dalam hitungan detik melalui mesin pencari. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum baru. Seseorang yang pernah tersangkut perkara hukum, diberitakan sebagai tersangka, atau menjadi objek publikasi digital dapat terus menanggung dampak reputasi meskipun perkara tersebut telah selesai, informasi telah usang, atau pengadilan telah menyatakan dirinya tidak bersalah.

Alfin Suherman dan Tina Amelia. Foto: Istimewa
Alfin Suherman dan Tina Amelia. Foto: Istimewa

Dalam konteks inilah Right to be Forgotten (RTBF) atau hak untuk dilupakan menjadi relevan. RTBF tidak hanya berkaitan dengan hak seseorang untuk menghapus data pribadi. RTBF juga menyangkut hak untuk membatasi keterlacakan informasi pribadi yang sudah tidak relevan, tidak akurat, atau tidak proporsional jika terus ditampilkan kepada publik. Pengalaman Spanyol menunjukkan bahwa RTBF tidak bersifat absolut. Narasumber dalam rekaman RTBF menjelaskan bahwa hak ini harus dinilai secara kasuistik dengan mempertimbangkan hak privasi individu, hak publik untuk mengetahui, status subjek data, sifat informasi, dan konteks sosial yang melingkupinya.

Di Indonesia, isu ini semakin penting karena hukum nasional telah mengatur perlindungan data pribadi dan pengaturan informasi elektronik. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, sanksi administratif, kelembagaan, penyelesaian sengketa, larangan penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua UU ITE dibentuk antara lain untuk mengurangi multitafsir dan memperkuat kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Konsep RTBF dan Perbedaannya dengan Penghapusan Data

RTBF perlu dibedakan dari hak penghapusan data biasa. Hak penghapusan data lebih dekat dengan relasi antara subjek data dan pengendali data. Misalnya, ketika data tidak lagi diperlukan untuk tujuan pemrosesan, subjek data dapat meminta agar data tersebut dihapus. Konsep ini dikenal sebagai right to erasure atau right to be forgotten pada Article 17 General Data Protection Regulation (GDPR). Ketentuan tersebut memberi hak kepada subjek data untuk meminta penghapusan data pribadi dalam kondisi tertentu, antara lain ketika data tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulan atau pemrosesan. RTBF memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan distribusi informasi di ruang digital. Persoalan utamanya bukan hanya apakah suatu informasi masih ada, tetapi apakah informasi tersebut masih mudah ditemukan melalui mesin pencari.

Dalam perkara Google Spain v. AEPD and Mario Costeja González, Pengadilan Uni Eropa menegaskan peran mesin pencari sebagai pihak yang memproses data pribadi karena mesin pencari membuat informasi lama menjadi mudah ditemukan melalui pencarian nama seseorang. Spanyol memperlihatkan bahwa delisting sering menjadi solusi utama. Informasi tidak selalu dihapus dari arsip media, tetapi tautannya tidak lagi ditampilkan dalam hasil pencarian nama. Model ini lebih proporsional karena tetap menjaga arsip jurnalistik, tetapi mengurangi dampak reputasi yang tidak seimbang terhadap individu.

Pengaturan RTBF dalam Hukum Indonesia

Secara normatif, Indonesia telah memiliki beberapa dasar hukum yang dapat digunakan untuk membangun penerapan RTBF. Pertama, UU ITE mengatur ruang informasi elektronik dan memberi dasar bagi pembatasan atau penghapusan informasi elektronik tertentu. UU ITE telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. UU Nomor 19 Tahun 2016 menekankan bahwa penggunaan teknologi informasi harus tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Kedua, UU PDP memberi dasar lebih kuat karena menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional subjek data. Pelindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. UU PDP juga mengakui catatan kejahatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Hal ini penting karena RTBF sering muncul dalam perkara yang berkaitan dengan rekam jejak pidana, pemberitaan kriminal, status tersangka, atau putusan bebas.

Ketiga, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi dasar penting dalam tata kelola sistem elektronik. PP ini mengatur penyelenggaraan sistem serta transaksi elektronik. Keempat, regulasi teknis terkait penyelenggara sistem elektronik juga berkembang. Permenkomdigi Nomor 5 Tahun 2025 mengatur pendaftaran PSE lingkup publik, tata kelola dan moderasi informasi elektronik, pemutusan akses informasi elektronik yang dilarang, serta klasifikasi data sesuai risiko penyelenggara sistem elektronik lingkup publik. Namun, dasar normatif tersebut belum cukup. Indonesia masih memerlukan pedoman yang lebih operasional mengenai kapan suatu informasi dapat dihapus, kapan cukup dilakukan delisting, siapa yang berwenang memutus, bagaimana proses keberatan dilakukan, dan bagaimana kepentingan publik dinilai.

Halaman selanjutnya:Relevansi Penerapan RTBF di...
pelindungan data pribadidata pribadi
Alfin Suherman

Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Borobudur

Tina Amelia

Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info