Luhut menyebutkan salah satu modul yang sesuai dengan perkembangan saat ini yakni terkait bisnis dan HAM. Secara global, HAM menjadi prasyarat bagi kredibilitas sebuah korporasi. “HAM sudah menjadi parameter untuk melihat apakah perusahaan sudah menjalankan prinsip good corporate governance (tata kelola yang baik),” ujarnya.
Wakil Presiden KAI, Luthfi Yazid, menilai 5 modul yang berhasil diterbitkan ini merupakan prestasi yang luar biasa dan harus disosialisasikan dan diseminasi. Penting bagi advokat untuk membantu kelompok marjinal mendapatkan akses terhadap keadilan. Kolaborasi antar organisasi dalam melahirkan modul ini merupakan bentuk kebersamaan yang harus terus dilakukan.
“Dengan kebersamaan ini kita bisa berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Untuk tegaknya rule of law, access to justice, dan kepastian hukum yang berkeadilan,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Peradi SAI, Swandy Halim, menegaskan pendidikan berkelanjutan adalah ruh organisasi advokat. Dia menjelaskan Peradi SAI berupaya setiap bulan menggelar pendidikan berkelanjutan bagi anggotanya dan masyarakat, seperti akademisi, mahasiswa, dan NGO. Bahkan tahun ini Peradi SAI berencana mewajibkan anggotanya menempuh pendidikan hukum berkelanjutan.
“Peradi SAI berencana mewajibkan advokat untuk mengambil modul pendidikan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Swandy, 5 modul pendidikan berkelanjutan ini melengkapi modul yang telah dibuat Peradi SAI. Modul yang dibentuk Peradi SAI menekankan pada aspek hukum komersil. Dia berharap kolaborasi antar organisasi ini bisa terus berjalan terutama untuk memberikan pendidikan hokum berkelanjutan dan bantuan hukum untuk masyarakat.