Sedangkan di sisi lain, AP BUMN dilarang membentuk perusahaan baru dan berkewajiban melakukan konsolidasi cucu BUMN yang telah terbentuk oleh BUMN induk.
“Hal-hal tersebut tidak cocok dengan tren bisnis digital yang berkembang saat ini, membatasi ekspansi usaha BUMN, berbagai kewajiban dalam pembentukan AP BUMN membuat ruang gerak BUMN dalam aksi korporasi menjadi terhambat, dan keterlibatan DPR RI dalam aksi korporasi pembentukan AP BUMN akan berdampak pada ketidaksetaraan informasi dengan pemegang saham minoritas, risiko transaksi benturan kepentingan, dan risiko insider trading,” jelasnya.
Di samping itu, RUU BUMN mewajibkan adanya laporan tahunan dilakukan tiga bulan setelah akhir tahun buku. Rico menilai ketentuan penyampaian laporan tahunan dalam RUPS paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun buku dikhawatirkan akan menyulitkan BUMN khususnya BUMN Tbk.
Atas pandangan tersebut, Rico menyampaikan rekomendasi kepada DPR untuk mempertimbangkan kembali substansi RUU BUMN inisiatif DPR berdasarkan pertimbangan beberapa dampak negatif RUU BUMN eksisting terhadap BUMN Tbk. Dan Kementerian BUMN berinisiatif mengajukan RUU BUMN yang dapat meningkatkan kecepatan dan kapabilitas BUMN untuk menjadi World Class Company dan Agent of Development (dalam negeri) secara seimbang.
“Untuk stakeholders pasar modal, harus mendorong dan membantu mengawal RUU BUMN yang dapat meningkatkan kapabilitas BUMN Tbk dan melindungi kepentingan pemegang saham publik sebagai salah satu stakeholders BUMN Tbk,” pungkasnya.
















