Revisi UU BUMN Dinilai Hambat Perkembangan Pasar Modal
Utama

Revisi UU BUMN Dinilai Hambat Perkembangan Pasar Modal

Bertentangan dengan filosofi UU Pasar Modal yang mengedepankan penciptaan pasar dan penyelenggaraan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 2 Menit

 

“Kalau RUU BUMN seperti yang dibicarakan itu sebenarnya bertentangan dengan pertumbuhan pasar modal yang sehat,” tambahnya.

 

Melli mengingatkan bahwa UU Pasar Modal memiliki filosofi penciptaan pasar dan penyelenggaraan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. Artinya, UU Pasar Modal memiliki perilaku yang berbeda. Dalam konteks pasar modal, tambahnya, semua pihak memiliki kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Keberadaan RUU BUMN kemudian mengubah prinsip-prinsip pasar modal tersebut.

 

(Baca Juga: Konsultan Hukum Pasar Modal Pertanyakan Kejelasan RUU BUMN)

 

Bagi Melli, perbedaan mendasar antara Persero dan Tbk hanyalah dari sisi kepemilikan saham oleh negara. Meski demikian konsep dasar mengenai susunan direksi tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap negara selaku pemegang saham mayoritas.

 

“Dan bahkan dengan penekanan terhadap hak pemegang saham minoritas ‘kan, justru kalau di sini menjdi pertanyaan kok tiba-tiba negara pemegang saham utamanya akibatnya si perusahaan itu dibebani dengan persyaratan tentang bahan yang tidak ada dalam kepentingan pemegang saham minoritas. Tapi lebih dari segi akuntabilitasnya pemegang saham utama dalam konteks yang lain, karena dia itu tetap memegang saham sebagai negara, itu tidak kompatibel,” tambahnya.

 

Kendati demikian, Melli menyatakan UU BUMN memang sudah seharusnya dilakukan revisi. Hanya saja RUU BUMN harus mengakomodir aspirasi dari seluruh pihak.

 

Wakil Ketua Umum Forum Hukum BUMN, Rico Junian Sidharta, menyampaikan bahwa RUU BUMN memiliki tujuan yang berbeda dan perubahan kedudukan BUMN menjadi lex specialis dari UU Pasar Modal. Hal ini akan berdampak kepada cara pandang dan prioritas pengelolaan BUMN Tbk termasuk direksi, persepsi dan perlakuan stakeholders termasuk Pemegang Saham Publik terhadap BUMN Tbk.

 

Menurut Rico, RUU BUMN memberikan penambahan mekanisme persetujuan dari sisi aksi korporasi dan adanya keberlakukan UU BUMN bagi AP BUMN. Pembentukan AP BUMN dalam RUU BUMN mewajibkan adanya persetujuan DPR, wajib menjadi pemegang saham mayoritas, dan wajib memiliki hak istimewa.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info