“Karena we can meet other treatment. Misalnya di Bandung kantor lelang memberikan treatmen ini utk lelang, di Bali dan di Sumatera beda lagi, Loh kenapa bisa berbeda, kalau memang sama cara melelang dan sama UU-nya, harusnya sama. Ini yang penting kalau kita punya tujuan yang sama yakni efisiensi dan efektivitas UU maka pemerintah harus melihat ke arah sana. Tim perumus harus melihat ke arah sana,” ungkapnya.
Untuk itu, ia berharap status kurator dapat dipertegas pada RUU Kepailitan yang menjadikan kurator, hakim pengawas, dan pengadilan niaga menjadi satu kesatuan.
(Baca: Mau Jadi Kurator Sukses dan Andal? Begini Tipsnya)
Di sisi lain, kurator Dedy Kurniadi menilai bahwa UU Kepailitan memberikan perlindungan kepada kurator yang tengah menjalankan tugasnya. Dedy mengingatkan, jika ingin hukum kepailitan dihormati dan menjadi efektif maka posisi kurator harus diperkuat.
“Contemp of court itu belum sempurna di atur di Indonesia. Apabila kurator dilawan atau ditentang secara melawan hukum harusnya itu dianggap sebagai contemp of court,” kata Dedy menambahkan.
Maka, revisi UU Kepailitan perlu memuat ketentuan pidana yang melindungi kurator. Misalnya jika ada pihak yang ingin menghalang-halangi kurator dalam menjalankan tugasnya, dapat diganjar dengan hukuman pidana.
“Karena selama ini kita dianggap sebagai pencari rezeki bukan penegak hukum. Kalau kita sudah dianggap sebagai penegak hukum maka efektifitas penegakan hukum kepailitan akan lebih efektif. Itu salah satu kunci. Kewenangan dan perlindungan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Praktisi hukum kepailitan, Ricardo Simanjuntak, termasuk yang memberikan masukan terkait revisi UU No. 37 Tahun 2007. Berdasarkan pengalamannya berpraktik dan pengamatannya, ada tujuh masalah yang muncul, dan karena itu perlu diperbaiki aturannya.
















