“Organisasi yang menghadapi krisis setiap hari, cenderung lebih memanfaatkan media sosial untuk mendengarkan publik dan menentukan prioritas penanganan,” jelasnya.
Namun, Ika menekankan bahwa efektivitas media sosial sangat bergantung pada pemimpin organisasi itu sendiri. Penggunaan media sosial memang berfungsi sebagai alat interaksi dan partisipasi publik. Namun, perlu komitmen pemimpin itu sendiri untuk membuka ruang diskusi yang inklusif dalam pemanfaatan wawasan publik dalam pengambilan keputusan.
CEO Hukumonline, Arkka Dhiratara menjelaskan pentingnya merekrut tenaga kerja di pemerintahan dengan pendekatan lintas sektoral. Foto: RES
Dalam kesempatan yang sama, CEO Hukumonline, Arkka Dhiratara berbagi perspektif. Menurutnya, tantangan transformasi digital dalam pemerintahan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk melibatkan masyarakat secara lebih efektif.
Ia juga menyoroti bahwa transformasi digital tidak dapat diraih dalam semalam. Karenanya perlu jalan panjang sekaligus komitmen serius dari semua pihak agar hal tersebut dapat terwujud.
“Jika berbicara tentang transformasi, kita harus memulai dari tiga aspek yaitu orang, proses, dan teknologi. Tantangan terbesarnya sering kali terletak pada orang-orang itu sendiri,” ujar Arkka.
Arkka menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor dalam merekrut tenaga kerja di pemerintahan. Ia membandingkan kondisi di Indonesia dengan pengalaman studinya di Belanda, di mana pemerintahannya lebih terbuka untuk merekrut tenaga profesional berpengalaman dari berbagai latar belakang.
Hal ini bisa menciptakan kondisi yang fleksibel dan kompetitif sekaligus dapat menarik talenta terbaik untuk memperkuat pemerintahan. Pelibatan publik secara aktif dalam transformasi bukan hanya soal transparansi, tetapi diharapkan juga dapat menciptakan kebijakan yang relevan dan berdampak.
