Pada saat memasuki bangku kuliah, umumnya setiap mahasiswa fakultas hukum diajarkan tentang hukum publik dan hukum privat. Yang diajarkan terutama apa perbedaan antara keduanya, dan bidang apa saja yang masuk ke dalam lingkup hukum publik dan mana yang masuk hukum privat. Disiplin hukum tersebut terdiri dari dogmatika hukum, teori ilmu hukum, dan filsafat hukum.
Ilmu hukum, sebagai ilmu praktis, berusaha menjawab langsung kebutuhan-kebutuhan dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satu pertanyaan praktis-pragmatis yang dapat dikemukakan ialah jika seseorang melanggar hukum, apa sanksi atas pelanggaran tersebut? Pelanggaran hukum itu, pada praktiknya, menyentuh sejumlah area hukum. Orang bisa merujuk pada sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administrasi.
Pertanyaan semacam itu juga mengemuka dalam sejumlah perkara korupsi yang melibatkan petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berwujud Perseroan Terbatas (PT). Apakah kerugian BUMN (Persero) otomatis merupakan kerugian negara, atau seharusnya tunduk pada hukum bisnis yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas? Munculnya konsep business judgment rule (BJR) dalam sejumlah kasus korupsi memperlihatkan irisan pada area-area hukum tersebut. Belum lagi pertanyaan, area hukum mana yang harus didahulukan dibanding area hukum lain dalam hal penjatuhan sanksi? Implikasi lebih jauh menyerempet kompetensi lingkungan peradilan yang ada di Indonesia.
Buku ini hadir untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul berkaitan dengan relasi antar-area hukum. Setidaknya, para pembaca yang berkecimpung dalam lapangan praktisi hukum sudah melihat semakin menipisnya sekat-sekat hukum publik dan hukum privat, atau—meminjam istilah Prof. Shidarta—melumernya kutub-kutub hukum privat dan publik.
Guru Besar Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara Jakarta ini memulai buku ini dengan mengajak pembaca melihat relasi filosofis antara hukum perdata, pidana, dan administrasi. Ia sampai pada kesimpulan bahwa relasi (titik temu) atau penerobosan demarkasi di antara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dapat ditoleransi sepanjang kepentingan yang diusung dalam suatu perkara memang didominasi oleh kepentingan individu atau non-negara (hal. 20).

Ada 11 artikel yang dimuat dalam buku ini, yang berusaha memperlihatkan kepada pembaca ‘titik taut’ antara hukum pidana, hukum perdata/bisnis, dan hukum administrasi. Istilah titik taut pernah dipakai oleh (almarhum) Prof. Sudargo Gautama dalam konteks hukum perdata internasional. Titik taut (point of contact, anknoppingspunten) sebagai sekumpulan fakta atau faktor yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan sistem hukum negara tertentu.
Dalam prolog, editor memperlihatkan sejumlah konsep hukum yang menjadi titik bertemunya hukum pidana, perdata, dan administrasi. Penjabarannya dapat dibaca dalam sebelas artikel yang ditulis akademisi dari sejumlah kampus, latar belakang keilmuan, dan beragam topik yang dibahas.
















