Robohnya Sekat-sekat Hukum
Resensi

Robohnya Sekat-sekat Hukum

Para penulis buku berusaha memperlihatkan kepada pembaca bagaimana sekat-sekat hukum tak bisa berdiri kokoh dalam kasus yang terjadi di lapangan.

Muhammad Yasin
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Pada saat memasuki bangku kuliah, umumnya setiap mahasiswa fakultas hukum diajarkan tentang hukum publik dan hukum privat. Yang diajarkan terutama apa perbedaan antara keduanya, dan bidang apa saja yang masuk ke dalam lingkup hukum publik dan mana yang masuk hukum privat. Disiplin hukum tersebut terdiri dari dogmatika hukum, teori ilmu hukum, dan filsafat hukum.

Ilmu hukum, sebagai ilmu praktis, berusaha menjawab langsung kebutuhan-kebutuhan dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satu pertanyaan praktis-pragmatis yang dapat dikemukakan ialah jika seseorang melanggar hukum, apa sanksi atas pelanggaran tersebut? Pelanggaran hukum itu, pada praktiknya, menyentuh sejumlah area hukum. Orang bisa merujuk pada sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administrasi.

Pertanyaan semacam itu juga mengemuka dalam sejumlah perkara korupsi yang melibatkan petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berwujud Perseroan Terbatas (PT). Apakah kerugian BUMN (Persero) otomatis merupakan kerugian negara, atau seharusnya tunduk pada hukum bisnis yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas? Munculnya konsep business judgment rule (BJR) dalam sejumlah kasus korupsi memperlihatkan irisan pada area-area hukum tersebut. Belum lagi pertanyaan, area hukum mana yang harus didahulukan dibanding area hukum lain dalam hal penjatuhan sanksi? Implikasi lebih jauh menyerempet kompetensi lingkungan peradilan yang ada di Indonesia.

Buku ini hadir untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul berkaitan dengan relasi antar-area hukum. Setidaknya, para pembaca yang berkecimpung dalam lapangan praktisi hukum sudah melihat semakin menipisnya sekat-sekat hukum publik dan hukum privat, atau—meminjam istilah Prof. Shidarta—melumernya kutub-kutub hukum privat dan publik.

Guru Besar Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara Jakarta ini memulai buku ini dengan mengajak pembaca melihat relasi filosofis antara hukum perdata, pidana, dan administrasi. Ia sampai pada kesimpulan bahwa relasi (titik temu) atau penerobosan demarkasi di antara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dapat ditoleransi sepanjang kepentingan yang diusung dalam suatu perkara memang didominasi oleh kepentingan individu atau non-negara (hal. 20).

Hukumonline.com

Ada 11 artikel yang dimuat dalam buku ini, yang berusaha memperlihatkan kepada pembaca ‘titik taut’ antara hukum pidana, hukum perdata/bisnis, dan hukum administrasi. Istilah titik taut pernah dipakai oleh (almarhum) Prof. Sudargo Gautama dalam konteks hukum perdata internasional. Titik taut (point of contact, anknoppingspunten) sebagai sekumpulan fakta atau faktor yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan sistem hukum negara tertentu.

Dalam prolog, editor memperlihatkan sejumlah konsep hukum yang menjadi titik bertemunya hukum pidana, perdata, dan administrasi. Penjabarannya dapat dibaca dalam sebelas artikel yang ditulis akademisi dari sejumlah kampus, latar belakang keilmuan, dan beragam topik yang dibahas.

Masalah kerugian keuangan negara (administrasi) dalam perkara korupsi (pidana), misalnya dapat dibaca setidaknya dari tiga artikel. Artikel mengenai persinggungan hukum pidana dengan hukum administrasi dan hukum bisnis dalam kasus korupsi ditulis oleh dua akademisi dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Karina Dwi Nugrahati Putri dan Hendry Julian Noor.

Artikel kedua mengenai status hukum kekayaan negara ditulis oleh Dian Puji Simatupang, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Satu artikel lagi, mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, ditulis Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum UGM, Nindyo Pramono. Dua artikel terakhir sudah mengaitkan pembahasan dengan regulasi terbaru mengenai BUMN (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025).

Dua dosen dari Universitas Andalas, Elwi Danil dan Khairul Fahmi, menulis aspek pidana dalam penegakan hukum pemilu. Konsep Deferred Prosecution Agreement ditulis oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Febby Mutiara Nelson. Koleganya, Nathalina Naibaho, menulis persinggungan hukum pidana dan hukum administrasi dalam perpajakan.

Untuk melihat titik taut hukum pidana dan bisnis dapat disimak dari artikel yang ditulis Kukuh Kamandoko, serta artikel tentang perbankan dalam perkara korupsi yang ditulis Joni Emirson dan Artha Febriansyah. Dua nama terakhir merupakan editor dalam buku ini. Kukuh, Emirson, dan Febriansyah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Tulisan lain dari Paku Utama fokus pada pemulihan aset hasil tindak pidana. Adapun tulisan Wakil Menteri Hukum sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Eddy O.S. Hiariej, menyajikan pembahasan yang menarik tentang asas lex specialis derogat legi generali dan derivatnya.

Para penulis berusaha memperlihatkan kepada pembaca bagaimana sekat-sekat hukum tak bisa berdiri kokoh dalam kasus yang terjadi di lapangan. Ada irisan, ada titik temu, meskipun ada upaya untuk memberikan demarkasi yang jelas melalui asas-asas hukum seperti ultimum remedium. Artikel para penulis juga memperlihatkan perkembangan yang terjadi sehingga sangat berguna dalam pengajaran di fakultas hukum di masa-masa mendatang.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info