Keberadaan Rujukan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) dinilai sebagai bentuk kesalahan dan kekeliruan pemerintah dalam menjabarkan makna amanat pembukaan UUD 1945. Seperti dalam kalimat, ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’.
Sehingga, secara norma dan implementasi, RSBI/SBI bermasalah dan harus dihapuskan. Karena telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi banyak warga negara Indonesia.
Demikian kesimpulan Tim Advokasi “Anti Komersialisasi Pendidikan”, selaku pemohon pengujian Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Kesimpulan tersebut disampaikan kuasa hukum pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin, Selasa (29/5) dan siaran pers diterima redaksi hari ini, Rabu (30/5).
Kuasa hukum pemohon, Andi Muttaqien menyatakan, siswa yang masuk ke RSBI/SBI melalui seleksi baik sisi intelektual dan keuangan. Pola serupa ini dinilai sebagai bentuk tindakan penggolongan atau pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan status sosial dan status ekonomi.
Sehingga keberadaan RSBI/SBI merupakan bentuk kebijakan diskriminatif dari negara yang dilegalkan melalui UU Sisdiknas. “Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM bahkan UU Sisdiknas sendiri,” katanya.
Selain itu, lanjut Andi, bertentangan pula dengan Kovenan Internasional Hak Sipil, Kovenan Internasional Hak Ekosob serta Konvensi UNESCO menentang Diskriminasi dalam Pendidikan (1960).
Kebijakan pembedaan perlakuan tersebut dilanjutkan dengan pemberian anggaran cukup signifikan pada sekolah yang sesungguhnya sudah bagus. Padahal, seharusnya pemerintah fokus untuk mengalokasikan dana secara khusus ke sekolah-sekolah terbelakang.
