Selain itu ada beberapa pendapat dan pertanyaan menarik yang muncul yakni, jika GBHN dihadirkan melalui amandemen oleh MPR, Pertama kedudukan lembaga MPR mesti dikembalikan lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan Presiden sebagai mandataris MPR. Kedua, apa sanksi yang diberikan ketika penyelenggara negara tidak menjalankan GBHN dengan benar atau malah gagal sama sekali.
"Pendapat yang berbeda itu sah-sah saja menurut saya, dan semuanya akan kami tampung, kemudian menjadi materi penting dalam pengkajian GBHN di MPR,"
Intinya, lanjut Syarief Hasan, terkait GBHN rakyat sebenarnya tidak melihat atau mempermasalahkan berbagai perdebatan yang ada. Rakyat hanya akan memperhatikan apakah keputusan yang dihasilkan berdampak bagus dan memberikan kesejahteraan untuk mereka. Mengingat pentingnya wacana ini, Syarief Hasan mengajak para akademisi perguruan tinggi untuk lebih banyak berpartisipasi aktif agar haluan negara bisa menjadi satu kebijakan yang membawa kebaikan untuk semua terutama rakyat kecil.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat memberikan apresiasi tinggi kepada Wakil Ketua MPR Syarief Hasan yang membuka dialog seputar wacana besar bangsa tersebut kepada civitas akademika Unsrat.
"Diskusi yang kita lakukan ini sangat dibutuhkan bangsa dan negara. Saya berharap semua masukan, buah pikir dari kami akan membantu mempermudah MPR dalam mengambil keputusan. Dan, saya rasa karena bobot kualitas materi ini sangat bagus, kami akan membuat kegiatan lanjutan seperti FGD secara virtual dengan mengundang lebih banyak akademisi serta Bapak Syarief Hasan sebagai undangan kehormatan," ujarnya.
