Materi muatan draft RUU Cipta Kerja terus mendapat sorotan dari masyarakat sipil. Salah satu ketentuan yang dikritik mengenai perubahan sejumlah pasal dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) terutama pengalihan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Peneliti Auriga M Iqbal Damanik menilai secara umum RUU Cipta Kerja menarik kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4-8,37, 67, 81, 151 dan Pasal 152 RUU Cipta Kerja. “Bahkan menghapus kewenangan menteri dalam penerbitan perizinan, diganti menjadi frasa pemerintah,” kata Iqbal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (24/2/2020).
Bentuk perizinan juga diubah dari “izin usaha” menjadi “perizinan berusaha.” Perizinan akan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik (OSS). Kemudahan lain yang diberikan pemerintah untuk industri minerba yakni adanya insentif penambahan nilai atau hilirisasi.
Misalnya, Pasal 47 ayat (7) RUU Cipta Kerja mengatur kegiatan operasi produksi yang melakukan kegiatan penambangan yang terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian mineral dapat diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 10 tahun sampai seumur tambang.
“Pemerintah memberi kemudahan kepada investor dengan memperpanjang masa jangka waktu kegiatan operasi produksi pertambangan langsung untuk 30 tahun, dapat diperpanjang 10 tahun, bahkan sampai seumur tambang,” kata Iqbal.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Sektor Minerba, Irwandy Arif mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketentuan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Jika ada pasal yang dirasa kurang tepat, masyarakat dapat menyampaikannya secara langsung dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR.
Mengenai Pasal UU No.4 Tahun 2009 yang terdampak RUU Cipta Kerja, Irwandy menjelaskan peraturan lebih rinci akan diatur dalam peraturan teknis seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Baca Juga: Lima Catatan Kritis untuk RUU Cipta Kerja Sektor Agraria