Beberapa waktu lalu, saya mengikuti uji publik RUU Hak Cipta yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Dalam uji publik tersebut disampaikan adanya beberapa ketentuan baru dalam RUU Hak Cipta yang belum ada dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yaitu antara lain mengenai resale rights, freedom of panorama, public lending rights, hak ekonomi perusahaan pers, pemanfaatan ciptaan sebagai data latih artificial intelligence (AI), dan status ciptaan yang dihasilkan dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

Khusus mengenai masalah pemanfaatan ciptaan sebagai data latih AI dan status ciptaan yang dihasilkan dengan memanfaatkan AI memang menjadi perhatian serius oleh regulator di berbagai negara. Berdasarkan riset untuk tesis penulis, aturan mengenai pemanfaatan data latih tersebut cukup beragam sesuai dengan sistem hukum dan kepentingan nasional masing-masing negara.
Data Latih AI
Kantor Hak Cipta Amerika Serikat pernah menerbitkan The Third Report on Copyright and AI pada bulan Mei 2025 yang menyatakan bahwa membangun kumpulan data latih untuk pengembangan AI yang menggunakan karya berhak cipta jelas merupakan penggandaan, sehingga dapat dianggap melanggar hak cipta, kecuali memenuhi ketentuan fair use yaitu doktrin hukum yang berkembang di Amerika Serikat untuk mengecualikan perizinan dalam penggunaan ciptaan. Penggunaan data latih tersebut dapat dianggap tidak memenuhi fair use jika berdampak pada potensi pasar pemilik hak cipta yaitu hilangnya peluang lisensi, hilangnya pendapatan dari penjualan, dan dilusi pasar.
Uni Eropa melalui Digital Single Market (DSM) Directive dan EU AI Act pada intinya membolehkan text and data mining (TDM) untuk data latih AI dalam kondisi tertentu. Tetapi, menekankan transparansi, penghormatan terhadap hak cipta, dan hak pemegang hak cipta untuk melakukan opt-out. Dalam EU AI Act, khususnya untuk model AI tujuan umum, penyedia model wajib memiliki kebijakan kepatuhan terhadap hukum hak cipta Uni Eropa, termasuk menyusun dan mempublikasikan ringkasan yang cukup rinci mengenai konten yang digunakan untuk melatih model.
Di Indonesia, UU Hak Cipta memiliki ketentuan Pasal 44 yang mengatur bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan untuk kepentingan tertentu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sepanjang sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, antara lain untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Ketentuan ini pada dasarnya dapat dijadikan dasar argumentatif untuk kegiatan TDM dalam rangka pelatihan model AI yang dilakukan untuk tujuan penelitian atau pendidikan yang bersifat nonkomersial.
Untuk mengantisipasi kegiatan TDM tersebut, RUU Hak Cipta mengaturnya dalam Pasal 66 bahwa pemanfaatan ciptaan sebagai bahan pelatihan model Kecerdasan Artifisial tunduk pada ketentuan Penggunaan Wajar atau Lisensi yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat istilah baru yaitu “Penggunaan Wajar” yang didefinisikan sebagai penggunaan suatu Ciptaan tanpa izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta dengan syarat penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan memenuhi tujuan pendidikan, penelitian, kritik atau ulasan, pelaporan berita, parodi, atau tujuan non-komersial lainnya yang sesuai dengan prinsip keadilan.
Istilah “Penggunaan Wajar” tersebut tampaknya hendak mengadopsi konsep fair use yang dikenal dalam tradisi hukum Amerika Serikat. Padahal rezim hukum internasional hak cipta, khususnya Berne Convention dan TRIPS Agreement, tidak mengenal adanya konsep fair use, melainkan prinsip pembatasan dan pengecualian (limitations and exceptions).
















