Beberapa waktu lalu, saya mengikuti uji publik RUU Hak Cipta yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Dalam uji publik tersebut disampaikan adanya beberapa ketentuan baru dalam RUU Hak Cipta yang belum ada dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yaitu antara lain mengenai resale rights, freedom of panorama, public lending rights, hak ekonomi perusahaan pers, pemanfaatan ciptaan sebagai data latih artificial intelligence (AI), dan status ciptaan yang dihasilkan dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

Khusus mengenai masalah pemanfaatan ciptaan sebagai data latih AI dan status ciptaan yang dihasilkan dengan memanfaatkan AI memang menjadi perhatian serius oleh regulator di berbagai negara. Berdasarkan riset untuk tesis penulis, aturan mengenai pemanfaatan data latih tersebut cukup beragam sesuai dengan sistem hukum dan kepentingan nasional masing-masing negara.
Data Latih AI
Kantor Hak Cipta Amerika Serikat pernah menerbitkan The Third Report on Copyright and AI pada bulan Mei 2025 yang menyatakan bahwa membangun kumpulan data latih untuk pengembangan AI yang menggunakan karya berhak cipta jelas merupakan penggandaan, sehingga dapat dianggap melanggar hak cipta, kecuali memenuhi ketentuan fair use yaitu doktrin hukum yang berkembang di Amerika Serikat untuk mengecualikan perizinan dalam penggunaan ciptaan. Penggunaan data latih tersebut dapat dianggap tidak memenuhi fair use jika berdampak pada potensi pasar pemilik hak cipta yaitu hilangnya peluang lisensi, hilangnya pendapatan dari penjualan, dan dilusi pasar.
Uni Eropa melalui Digital Single Market (DSM) Directive dan EU AI Act pada intinya membolehkan text and data mining (TDM) untuk data latih AI dalam kondisi tertentu. Tetapi, menekankan transparansi, penghormatan terhadap hak cipta, dan hak pemegang hak cipta untuk melakukan opt-out. Dalam EU AI Act, khususnya untuk model AI tujuan umum, penyedia model wajib memiliki kebijakan kepatuhan terhadap hukum hak cipta Uni Eropa, termasuk menyusun dan mempublikasikan ringkasan yang cukup rinci mengenai konten yang digunakan untuk melatih model.
Di Indonesia, UU Hak Cipta memiliki ketentuan Pasal 44 yang mengatur bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan untuk kepentingan tertentu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sepanjang sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, antara lain untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Ketentuan ini pada dasarnya dapat dijadikan dasar argumentatif untuk kegiatan TDM dalam rangka pelatihan model AI yang dilakukan untuk tujuan penelitian atau pendidikan yang bersifat nonkomersial.
Untuk mengantisipasi kegiatan TDM tersebut, RUU Hak Cipta mengaturnya dalam Pasal 66 bahwa pemanfaatan ciptaan sebagai bahan pelatihan model Kecerdasan Artifisial tunduk pada ketentuan Penggunaan Wajar atau Lisensi yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat istilah baru yaitu “Penggunaan Wajar” yang didefinisikan sebagai penggunaan suatu Ciptaan tanpa izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta dengan syarat penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan memenuhi tujuan pendidikan, penelitian, kritik atau ulasan, pelaporan berita, parodi, atau tujuan non-komersial lainnya yang sesuai dengan prinsip keadilan.
Istilah “Penggunaan Wajar” tersebut tampaknya hendak mengadopsi konsep fair use yang dikenal dalam tradisi hukum Amerika Serikat. Padahal rezim hukum internasional hak cipta, khususnya Berne Convention dan TRIPS Agreement, tidak mengenal adanya konsep fair use, melainkan prinsip pembatasan dan pengecualian (limitations and exceptions).
Ketentuan Pasal 44 UU Hak Cipta pada dasarnya masih dapat dipergunakan untuk mengatur pemanfaatan ciptaan sebagai bahan pelatihan model AI untuk kepentingan tertentu, termasuk pendidikan dan penelitian, yang bersifat nonkomersial. Tinggal menambahkan penegasan bahwa pasal tersebut dapat digunakan untuk pemanfaatan ciptaan sebagai bahan pelatihan model AI, dengan pengaturan yang lebih jelas mengenai syarat atribusi, standar transparansi penggunaan data latih, serta perlindungan terhadap kepentingan yang wajar bagi pencipta dan pemegang hak cipta.
Sedangkan untuk tujuan komersial, pembentuk undang-undang dapat mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. Peraturan tersebut pada pokoknya telah mengakui bahwa pengembang AI yang memanfaatkan buku atau karya tulis lainnya sebagai data latih dalam pengembangan AI dapat dikenai kewajiban pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif (LMK) di bidang penerbitan.
Model lisensi kolektif (collective license) melalui LMK atau organisasi sejenis untuk mewakili kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta sehubungan dengan pelatihan model AI pada dasarnya sudah mulai dilakukan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, terdapat Copyright Clearance Center yang memperkenalkan lisensi kolektif untuk pelatihan model AI pada Juli 2024. Di Inggris, Copyright Licensing Agency memperkenalkan Generative AI Training License pada April 2025. STIM, sebuah LMK di Swedia, telah menawarkan lisensi kolektif musik untuk data latih AI pada September 2025.
Status Ciptaan
Ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan AI dapat dilindungi hak cipta apabila memenuhi prinsip orisinalitas. Prinsip orisinalitas dapat dipahami secara komprehensif dari pengertian Hak Cipta, Pencipta, dan Ciptaan, dalam UU Hak Cipta.
Menurut UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan “Hak Cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pencipta” adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
Sedangkan pengertian “Ciptaan” adalah hasil karya cipta yang diciptakan dari pikiran, inspirasi, kemampuan, imajinasi, keterampilan, kecekatan, atau keahlian, di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, suatu ciptaan disebut orisinal apabila lahir dari pikiran, inspirasi, kemampuan, imajinasi, keterampilan, kecekatan, atau keahlian, penciptanya, di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang diekspresikan dalam bentuk nyata, serta memiliki sifat khas dan pribadi penciptanya.
RUU Hak Cipta membuat pengaturan mengenai status ciptaan yang dibuat dengan bantuan AI. Dalam Pasal 44 ayat (1) RUU Hak Cipta diatur bahwa Ciptaan yang dihasilkan dengan memanfaatkan Kecerdasan Artifisial dilindungi sebagai Hak Cipta paling sedikit memenuhi kriteria: (a) adanya konsepsi kreatif yang berasal dari manusia; (b) terdapat proses seleksi, kurasi, dan penyempurnaan oleh manusia; (c) dapat dibuktikan jejak dokumentasi proses penciptaan; (d) memenuhi standar etika Kecerdasan Artifisial; dan (e) hasil akhir mencerminkan pilihan estetika manusia. Tidak ada penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan ketentuan dalam pasal tersebut.
Penulis memiliki catatan terhadap pengaturan kriteria tersebut yaitu, pertama, kriteria yang dimuat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) RUU Hak Cipta tersebut tidak bersifat limitatif, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Kedua, ketentuan mengenai dapat dibuktikan jejak dokumentasi proses penciptaan itu seharusnya tidak masuk dalam kriteria utama karena bersifat teknis, sehingga cukup dicantumkan dalam petunjuk teknis dalam penerapan kriteria tersebut. Ketiga, ketentuan mengenai pemenuhan standar etika Kecerdasan Artifisial jelas tidak ada relevansinya dengan penentuan status ciptaan karena selain terlalu luas spektrumnya, juga tidak ada hubungannya dengan prinsip orisinalitas. Keempat, tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa ciptaan harus memiliki sifat khas dan pribadi penciptanya, padahal ketentuan tersebut merupakan norma hukum dalam UU Hak Cipta yang menjadi kunci dari penentuan status suatu ciptaan.
Dalam riset tesis penulis, ditemukan metode untuk menilai orisinalitas karya yang dibuat dengan bantuan generative AI yang dikembangkan dari ketentuan Pasal 34 UU Hak Cipta. Pasal tersebut pada dasarnya mengatur bahwa dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka yang dianggap Pencipta adalah orang yang merancang Ciptaan tersebut. Yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan dan pengawasan” menurut UU Hak Cipta adalah dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan Ciptaan tersebut.
Apabila orang menggunakan generative AI, seperti aplikasi ChatGPT, untuk membuat karya tulis, pada dasarnya orang itu telah meminta bantuan OpenAI sebagai pengembang ChatGPT untuk menghasilkan karya tulis. Prompt atau instruksi kepada ChatGPT dapat dianggap sebagai rancangan ciptaannya. ChatGPT merupakan alat bantu yang telah diprogram dengan serangkaian kode komputer dan algoritma oleh pengembang generative AI untuk menghasilkan karya sesuai instruksi yang diberikan.
Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat metode “Uji 4 Langkah” untuk menilai apakah karya yang dibuat dengan menggunakan generative AI dapat dianggap orisinal. Pada dasarnya metode ini dibuat dengan menjawab 4 pertanyaan berlapis untuk menilai orisinalitas suatu ciptaan yaitu: (a) apakah orang tersebut membuat sendiri rancangan ciptaannya?; (b) apakah orang tersebut melakukan koreksi atau revisi terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan generative AI tersebut?; (c) apakah karya yang dihasilkan dengan bantuan generative AI termasuk karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, yang dilindungi hak cipta?; dan (d) apakah karya yang dihasilkan dengan bantuan generative AI tersebut memiliki sifat khas dan pribadi dari orang yang menggunakan generative AI tersebut?
Apabila semua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan “ya” secara meyakinkan, maka karya tersebut dapat dianggap orisinal. Namun, apabila terdapat keraguan dalam menjawab satu pertanyaan saja, maka terdapat kemungkinan karya tersebut tidak orisinal. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip dalam metode “Uji 4 Langkah” tersebut dapat dimasukkan dalam RUU Hak Cipta tersebut.
Penutup
Pengaturan ketentuan mengenai pemanfaatan ciptaan untuk pelatihan model AI hendaknya tetap memperhatikan kepentingan dua belah pihak yaitu pengembang AI dan pencipta/pemegang hak cipta. Pengembang AI memiliki kepentingan untuk melatih model AI dengan sebanyak mungkin data latih agar keluarannya (output) berkualitas, sedangkan pencipta dan pemegang hak cipta memiliki kepentingan untuk dimintai persetujuan atas penggunaan ciptaannya, mendapatkan kredit atas ciptaannya yang dipakai sebagai data latih, dan mendapatkan kompensasi atas penggunaan ciptaannya itu. Jika RUU Hak Cipta dapat memfasilitasi dua kepentingan tersebut, maka dapat menyeimbangkan kepentingan inovasi teknologi dan pelindungan hak cipta.
*) Ari Juliano Gema, Advokat dan Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















