Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata yang dilakukan pemerintah dan DPR diprediksi tak bisa kelar tahun ini. Sebab masa keanggotan DPR periode 2019-2024 dan pemerintahan Joko Widodo bakal berakhir September mendatang. Sementara target pembahasan RUU akan dilanjutkan pada 2025.
Hukum acara perdata sudah mendesak untuk segera diganti. Pasalnya, beleid yang tersebar dalam berbagai aturan itu merupakan warisan kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum terkini. Desakan dari para praktisi dan pegiat hukum terus menguat.
Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring mengatakan hukum acara perdata penting mencermati berbagai perkembangan hukum lingkungan hidup. Setidaknya, ada 3 hal yang utama. Pertama, tentang tuntutan hak dalam perkara perdata lingkungan hidup. Sejak 1988 putusan pengadilan telah menghasilkan beberapa perkembangan terkait hak gugat di bidang lingkungan hidup yakni gugatan organisasi lingkungan, gugatan perwakilan kelompok, gugatan warga negara, dan gugatan instansi pemerintah.
“Kekurangan RUU Hukum Acara Perdata di ranah perkembangan hukum lingkungan misalnya legal standing atau hak gugat,” kata Raynaldo dalam diskusi yang diselenggarakan Iluni FHUI bertema Catatan Kritis Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata, Senin (15/7/2024) kemarin.
Baca juga:
- Pemerintah Targetkan RUU Hukum Acara Perdata Rampung 2025
- Perpanjangan Pembahasan RUU HAP, hingga Penundaan Persetujuan RUU Landasan Kontinental
- RUU HAP: Notaris Satu-Satunya Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik?
- Ini 6 Poin Masukan Peradi RBA terhadap RUU Hukum Acara Perdata
Raynaldo mencatat RUU Hukum Acara Perdata belum mengatur prosedur dan tata cara gugatan perwakilan kelompok (class action). Pengaturan ini penting karena esensi penyelesaian perkara class action adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebab itu mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) perlu menjadi tumpuan dalam class action. Contohnya di New South Wales, Australia, di mana 52 persen kasus class action selesai melalui proses ADR.
