“Selain itu ada 4 hak yang diatur dalam 3 perjanjian internasional yang mengikat Indonesia. Serta ada 2 perjanjian internasional yang belum mengikat Indonesia tapi memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat,” kata Erwin dalam diskusi bertema Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat dan Urgensinya terhadap Upaya Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat, Rabu (16/4/2025).
Berbagai hak bagi MHA itu menurut Erwin menjadi acuan penting bagi koalisi untuk menyusun naskah akademik RUU MHA. Menurutnya 12 hak MHA tersebar dalam berbagai peraturan dan pelaksanaannya bersifat sektoral. Misalnya, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur pengakuan terhadap MHA sebagai subjek harus melalui berbagai tahap mulai diakui dalam Peraturan Daerah (Perda), melakukan verifikasi sampai pemberian hutan adat oleh Kementerian Kehutanan.
Urgensi RUU MHA untuk menghapus berbagai hambatan dalam proses pengakuan tersebut. Proses administrasi harus dilakukan secara mudah dan sederhana. Proses yang berbelit dan berlarut melahirkan berbagai macam konflik yang menimpa MHA. Misalnya, agama leluhur yang menjadi kepercayaan MHA tidak tercantum dalam daftar agama yang diakui pemerintah. Hak MHA untuk mengelola wilayahnya dapat disingkirkan melalui peraturan lain.
“Itu terjadi karena tidak ada aturan yang mengatur hak MHA dan kewajiban negara melakukan pelindungan. Aturan yang ada sekarang tidak menguntungkan MHA, tapi malah menggusur dan meminggirkan serta merampas hak-hak MHA,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama perwakilan masyarakat Adat Dayak Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, Harnilis, kehidupan MHA setiap hari hanya bekerja. Kegiatan itu sudah dilakukan secara turun temurun dari leluhur sampai sekarang. MHA tidak mengerti berbagai macam aturan pemerintah. Selama ini kelompok Dayak Pegunungan Meratur menganut budaya secara turun temurun. Memegang teguh kepercayaan untuk merawat lahan, tanaman, dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa.
“Sampai sekarang kami belum pernah ada yang membeli beras,” urainya.
Harnilis menegaskan MHA Dayak Pegunungan Meratus sama seperti MHA di wilayah lainnya yang tidak mau lahan dan sumber penghidupannya dirampas baik oleh negara dan perusahaan. Hilangnya lahan atau hutan adat berarti membunuh budaya serta kehidupan MHA.
