Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) berulang kali masuk program legislasi nasional (Prolegnas). RUU ini masuk daftar Prolegnas Prioritas 2025. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU MHA mendesak DPR dan pemerintah segera menggulirkan pembahasan RUU MHA.
Perwakilan koalisi dari Perkumpulan Huma Indonesia, Erwin Dwi mengatakan RUU MHA merupakan mandat konstitusi yang sampai saat ini belum dijalankan pemerintah. Setidaknya ada 2 Pasal dalam UUD 1945 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut terhadap MHA.
Pertama, Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU.
Kedua, Pasal 28I ayat (3) menyebut identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Erwin mengatakan koalisi berharap frasa ‘masyarakat hukum adat’ dan ‘hak masyarakat tradisional’ dalam kedua Pasal itu harus diselaraskan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-X/2012 menyatakan tidak ada perbedaan mengenai ‘hak asal-usul’ dengan ‘hak masyarkat tradisional’ sebagaimana diatur UUD 1945 baik sebelum dan setelah amandemen.
Baca juga:
- Rawan Kriminalisasi, DPR dan DPD Diminta Proses RUU Masyarakat Hukum Adat jadi UU
- IOJI Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat
- Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk Mengakhiri Diskriminasi
RUU MHA perlu memuat hak Asal Usul dan/atau hak Tradisional sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Turunan dari hak tersebut sedikitnya mencakup 12 hal. Pertama, hak untuk menentukan nasib sendiri dan batasan penerapannya. Kedua, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Ketiga, hak untuk menjalankan pemerintahan. Keempat, hak untuk menjalankan hukum dan/atau peradilan adat.
Kelima, hak atas pembangunan. Keenam, hak atas spiritualitas dan kebudayaan. Ketujuh, hak atas lingkungan hidup. Kedelapan, hak atas pendidikan. Kesembilan, hak atas kesehatan. Kesepuluh, hak atas pengetahuan tradisional. Kesebelas, hak ulayat. Kedua belas, hak kolektif perempuan adat.
“Selain itu ada 4 hak yang diatur dalam 3 perjanjian internasional yang mengikat Indonesia. Serta ada 2 perjanjian internasional yang belum mengikat Indonesia tapi memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat,” kata Erwin dalam diskusi bertema Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat dan Urgensinya terhadap Upaya Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat, Rabu (16/4/2025).
Berbagai hak bagi MHA itu menurut Erwin menjadi acuan penting bagi koalisi untuk menyusun naskah akademik RUU MHA. Menurutnya 12 hak MHA tersebar dalam berbagai peraturan dan pelaksanaannya bersifat sektoral. Misalnya, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur pengakuan terhadap MHA sebagai subjek harus melalui berbagai tahap mulai diakui dalam Peraturan Daerah (Perda), melakukan verifikasi sampai pemberian hutan adat oleh Kementerian Kehutanan.
Urgensi RUU MHA untuk menghapus berbagai hambatan dalam proses pengakuan tersebut. Proses administrasi harus dilakukan secara mudah dan sederhana. Proses yang berbelit dan berlarut melahirkan berbagai macam konflik yang menimpa MHA. Misalnya, agama leluhur yang menjadi kepercayaan MHA tidak tercantum dalam daftar agama yang diakui pemerintah. Hak MHA untuk mengelola wilayahnya dapat disingkirkan melalui peraturan lain.
“Itu terjadi karena tidak ada aturan yang mengatur hak MHA dan kewajiban negara melakukan pelindungan. Aturan yang ada sekarang tidak menguntungkan MHA, tapi malah menggusur dan meminggirkan serta merampas hak-hak MHA,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama perwakilan masyarakat Adat Dayak Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, Harnilis, kehidupan MHA setiap hari hanya bekerja. Kegiatan itu sudah dilakukan secara turun temurun dari leluhur sampai sekarang. MHA tidak mengerti berbagai macam aturan pemerintah. Selama ini kelompok Dayak Pegunungan Meratur menganut budaya secara turun temurun. Memegang teguh kepercayaan untuk merawat lahan, tanaman, dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa.
“Sampai sekarang kami belum pernah ada yang membeli beras,” urainya.
Harnilis menegaskan MHA Dayak Pegunungan Meratus sama seperti MHA di wilayah lainnya yang tidak mau lahan dan sumber penghidupannya dirampas baik oleh negara dan perusahaan. Hilangnya lahan atau hutan adat berarti membunuh budaya serta kehidupan MHA.
