Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Din Syamsuddin menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertentangan dengan kontitusi. Pendapat itu dia sampaikan dalam diskusi di Gedung Dakwah Muhamadiyah di Jakarta, Rabu (15/5). “Kami berkeyakinan RUU ini inkonstitusionalkarena bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945,” tegasnya.
Keyakinan Muhamadiyah muncul dari hasil kajian RUU Ormas bersama sejumlah universitas. Kesimpulan kajian tersebut adalah jika RUU disahkan, akan mengancam kebebasan berkumpul dan berserikat.
Karena kekhawatiran itu, Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil mengingatkan mewanti-wanti pemerintah dan DPRuntuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Ormas. Jika peringatan ini tak digubris, apabila RUU Ormas disahkan dan diundangkan, Muhamadiyah bersama koalisi masyarakat sipil akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Din menegaskan desakan itu bukan diboncengi kepentingan tertentu. Namun kepentingan Muhammadiyah dan masyarakat sipil demi kepentingan masyarakat menyeluruh. “Kalau ini dipaksakan di DPR, hari pertama kami ajukan ke Mahkamah Konstitusional,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Eryanto Nugroho punya pandangan serupa. Menurutnya, penundaan pengesahan RUU Ormas oleh DPR semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki draf RUU Ormas.
Misalnya, mengubah pendekatan politik keamanan terhadap kebebasan berserikat berkumpul menjadi pendekatan hukum melalui RUU Perkumpulan. Ery menuturkan terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penolakan RUU Ormas.
Diawali dengan aspek hukum. RUU Ormas dipandang mengacaukan dan menimbulkan kerancuan kerangka hukum dengan mencampuradukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam pengertian ormas. Erry menyadari RUU Ormas berupaya mengatur organisasi yang tidak berbadan hukum. Padahal, kebebasan berserikat berkumpul telah diatur dalam Pasal 28 UUD 45.
