Kedua, aspek politik. RUU Ormas dinilai mengembalikan pendekatan politik keamanan terhadap kebebasan berserikat berkumpul di Indonesia. Ketiga, aspek pengembangan sektor masyarakat sipilkarena pendekatan politik keamanan terhadap sektor masyarakat sipil dikhawatirkan melahirkan tindakan represif.
Keempat, aspek penegakan hukum. Ia berpandangan, publik terkecoh ketika RUU Ormas dipandang mampu menjadi solusi atas berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan ormas. Padahal, persoalannya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan. Ia menilai, KUHP yang ada sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelaku kekerasan yang dilakukan oleh ormas tertentu.
Ia mengusulkan UU No.8 Tahun 1985 tentang Ormas dicabut, bukan sebaliknya direvisi. Ia melanjutkan, seharusnya pansus RUU Ormas mengubah pembahasan menjadi RUU Perkumpulan. Karena RUU Perkumpulan memiliki kerangka hukum yang benar dan lebih positif dalam mengembangan relasi tiga sektor yakni negara, swasta, dan masyarakat sipil.
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Syaiful Bahri menambahkan, RUU Ormas menabrak sejumlah perundangan. Misalnya UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. “RUU ini tidak harmonis,bertabrakan dengan undang-undang lainnya,” ulasnya.
Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris berpandangan sedari awal paradigma RUU Ormas salah. Pasalnya, naskah akademik RUU tersebut menempatkan masyarakat sebagai sumber ancaman. Menurutnya, di era demokrasi masyarakat dianggap sumber ancaman sama halnya hidup di zaman otoriter.
Menurutnya, semangat RUU Ormas membelenggu kemerdekaan berserikat berkumpul. “Saya mencurigai proses awal munculnya RUU ini naskahnya selundupan. Disebut inisiatif DPR tapi disiapkan oleh Kemendagri,” ujarnya.
Menanggapi ragam pendapat dalam diskusi itu, Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri Bachtiar di tempat sama menyatakn RUU Ormas telah melalui serangkaian pembuatan sebuah rancangan regulasi. Terlebih, RUU itu sebelumnya telah dihamonisasikan dengan undang-undang lain.
