SemangatRUU Ormasbukan mengedepankan pendekatan politik keamanan. Tetapi lebih mengelola hak individu dan kebangsaan. “Jadi jauh sekali dari mengekang kebebasan berkumpul,” ujarnya.
Ia juga menampik RUU Ormas merupakan selundupan di DPR. Pasalnya, naskah akademik dan permintaan saran dan masukan dari masyarakat telah dilakukan. Bahkan, pembahasan terakhir antara pemerintah dengan DPR telah banyak perubahan pasal per pasal dalam RUU Ormas. Kendati demikian, ia menghargai adanya pertarungan perbedaan pandangan terhadap kalangan yang menolak RUU Ormas. “Tidak benar kalau ini adalah selundupan,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan akan mencoba menjelaskan kepada PP Muhammadiyahyang bersikukuh menolak. Menurutnya, secara substansi RUU Ormas sudah clear di semua fraksi.
Dia melanjutkan, masih ada pembahasan lanjutan tentang redaksional penjelasan. Dia optimistis masa sidang ke IVsaat ini, DPR dapat mengesahkan RUU itu menjadi regulasi mengikat. “Insya Allah bisa kita putus,” pungkas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
