Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Senin (31/10/2022), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca mulai RUU P2SK hingga cegah korupsi pada Pemilu 2024. Yuk, kita simak ringkasannya!
Rancangan Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK) resmi menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan akan menggunakan metode omnibus law ini menjadi sorotan. Salah satu pengaturan yang perlu diperhatikan mengenai perubahan tata kelola otoritas sektor keuangan. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) berimplikasi signifikan terhadap dunia usaha dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk sosialisasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) kepada kalangan pengusaha. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Bertepatan dengan perayaan ulang tahun Law Riders Indonesia (Lawri) yang pertama (Lawri 1st Anniversary) di SCBD Jakarta, Minggu (30/10/2022), komunitas penggemar motor besar para profesional hukum itu menggandeng Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Bantuan Hukum untuk menyediakan fasilitas konsultasi hukum gratis kepada alumni UGM dan masyarakat. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Pijakan awal dalam membangun karier di firma hukum ialah melalui program magang. Dengan tujuan mengasah pengetahuan dan kemampuan, para peserta program magang jelas dapat memperoleh banyak manfaat dan pengalaman berharga dalam dunia profesi advokat ketika berhadapan dengan berbagai kasus hukum. Berikut Hukumonline rangkum 3 informasi peluang magang di firma hukum edisi akhir Oktober 2022. Yuk, simak daftar berikut ini! Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Pemilihan umum (pemilu) dan permasalahan korupsi masih kental dalam politik praktis di Indonesia. Saat ini, pelaksanaan Pemilu sudah diwarnai praktik-praktik yang tidak berintegritas, seperti money politik, politik identitas, hingga black campaign. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) bisa berlangsung berintegritas, jika Partai Politik (Parpol), Penyelenggara Pemilu, dan Pemilih menjalankan tugasnya masing-masing secara berintegritas. Oleh karenanya, KPK mendorong agar semua pihak berkomitmen meningkatkan kualitas Pemilu, dengan selalu menjaga integritasnya. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel tersebut dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!