Peristiwa kebocoran data pribadi yang dikelola berbagai pihak mulai dari perusahaan swasta sampai lembaga pemerintahan belakangan ini menjadi sorotan publik. Berbagai kasus kebocoran data pribadi itu membuktikan pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Sayangnya sampai saat ini pemerintah dan DPR belum menyelesaikan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).
Ketua Departemen Advokasi Pertuni, Fajri Hidayatullah, mengatakan RUU PDP mengatur banyak hal yang penting terkait perlindungan data, tapi luput mencermati kepentingan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. “RUU PDP belum selaras dengan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” kata Fajri Hidayatullah dalam webinar bertajuk “RUU Pelindungan Data Pribadi Bagi Penyandang Disabilitas”, Selasa (14/9/2021). (Baca Juga: 3 Alasan RUU KUHP Dinilai Kurang Sensitif Terhadap Penyandang Disabilitas)
Fajri mencatat RUU PDP memuat 72 pasal, dan 13 bab. Berbagai ketentuan yang diatur dalam RUU PDP harus memiliki perspektif penyandang disabilitas. Misalnya terkait pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi miliknya. Begitu pula ketentuan mengenai sanksi administratif, perdata, dan pidana terkait pelindungan hak pribadi perlu memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas.
“Saya sudah melakukan kajian yang menyimpulkan RUU PDP belum utuh memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.
Menurut Fajri, organisasi penyandang disabilitas telah memberikan masukan kepada Panja RUU PDP. Dia berharap masukan itu dapat diakomodir dalam RUU PDP. Pembahasan RUU PDP antara DPR dan pemerintah mengalami deadlock saat membahas mengenai kewenangan lembaga yang menangani pelindungan data pribadi apakah berada di bawah struktur pemerintahan atau independen.
Beberapa masukan yang telah disampaikan kepada Panja RUU PDP, antara lain mengenai Pasal 21 yang mengatur pengecualian terkait kewajiban melindungi data pribadi. Salah satu pengecualian yang diatur yakni untuk melindungi kepentingan pemilik data pribadi yang tidak cakap baik secara fisik maupun hukum. Hal ini perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan “cakap baik secara fisik maupun hukum” dalam ketentuan tersebut.
Bagi Fajri, pelindungan data pribadi untuk penyandang disabilitas sangat penting. Sebab, data pribadi penyandang disabilitas juga rawan disalahgunakan dan kasus ini sering terjadi. Misalnya, kartu identitas penyandang disabilitas digunakan tanpa izin oleh orang lain untuk mendapat keuntungan. Tak sedikit data yang ada dalam kartu identitas tidak sesuai kondisi penyandang disabilitas, misalnya terkait domisili.
“Banyak penyandang disabilitas yang kesulitan untuk mendapat vaksin Covid-19 karena tidak punya kartu identitas,” ungkapnya.
Peneliti Elsam, Miftah Fadhli, mengatakan privasi sudah diakui dalam berbagai instrumen HAM mulai dari Pasal 28 huruf g UUD RI Tahun 1945; Pasal 17 Kovenan Sipol; dan Pasal 12 Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Hak privasi bisa dibatasi dan pemrosesan data pribadi merupakan salah satu bentuk pembatasan tersebut.
Sedikitnya ada 3 hal yang harus dipatuhi dalam melaksanakan pembatasan itu. Pertama, pemrosesan terhadap data pribadi atau pembatasan harus diatur melalui UU. Kedua, pemrosesan data pribadi harus ditujukan untuk melindungi HAM. Ketiga, pemrosesan harus dilakukan karena dibutuhkan dan tidak secara berlebihan.
Konvensi Penyandang Disabilitas (CRPD), kata Miftah, juga mengatur tentang hak privasi. Pasal 22 CRPD pada intinya memandatkan penyandang disabilitas punya hak untuk tidak dicampuri dalam hal urusan pribadi, keluarga, rumah, dan hubungan korespondensi. “Pemerintah wajib melindungi informasi pribadi penyandang disabilitas,” imbuhnya.
Menurutnya, ada 4 tahap pemrosesan data pribadi. Pertama pengumpulan data, dimana proses ini harus mendapat persetujuan dari pemilik data pribadi atau subjek data. Dalam tahap ini subjek data memiliki kendali kuat terhadap data pribadinya. Tapi setelah memberi persetujuan terhadap pengumpulan data, kendali subyek data terhadap data pribadinya makin lemah.
Kedua, koleksi data yang telah mendapat persetujuan subyek data. Data tersebut kemudian masuk dalam tahap penyimpanan. Ketiga, analisis data. Keempat, pemanfaatan data. Miftah menjelaskan keempat tahap tersebut harus diatur untuk memperkuat kendali subyek data terhadap data pribadinya. Misalnya, subyek data bisa menolak jika datanya dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Tenaga Ahli Komisi I DPR sekaligus dosen UIN Syarif Hidayatullah, Nurul Faizah, mengatakan pembahasan RUU PDP sudah menyelesaikan 143 dari 371 DIM. Dari 143 DIM yang telah diselesaikan itu meliputi 125 DIM disetujui dan disepakati; 10 DIM berstatus tertunda karena terkait dengan pasal lain yang belum diputus; 6 DIM perubahan substansi; dan 2 DIM usulan baru.
“RUU PDP sudah dibahas dalam 5 kali masa sidang, aturannya hanya 2 kali masa sidang. Masyarakat harus mengawal RUU ini karena banyak kasus yang sangat membutuhkan RUU PDP,” paparnya.
Sampai pembahasan terakhir, Nurul mencatat RUU PDP tidak mengatur khusus pemilik data atau subyek data penyandang disabilitas. Semua pemilik data diperlakukan sama. RUU ini juga tidak mengatur khusus soal gender dan kelompok minoritas. Tapi masih terbuka kesempatan berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap RUU PDP.
Menurut Nurul, tindak lanjut yang perlu dilakukan saat ini mengakhiri deadlock antara pemerintah dan DPR. Pimpinan DPR sudah menekankan harus ada titik temu. Pimpinan DPR juga menargetkan tahun ini ada 7 UU yang terbit termasuk UU PDP. Mengingat RUU PDP merupakan inisiatif pemerintah, Komisi I DPR sudah mendesak pemerintah untuk segera merumuskan dan mengajukan kembali RUU PDP kepada panja.