Ketiga, publikasi. Negara mengumumkan aset rampasan di hadapan publik/media. Individu yang berhak atas aset tersebut dapat mengajukan keberatan. Keempat, judicial process. Tahap ini mencakup penyampaian klarifikasi/keberatan pihak terkait, permohonan jaksa untuk merampas atau mengembalikan aset, pemeriksaan alat dan barang bukti, serta penetapan/putusan pengadilan.
"Ini semua dilakukan agar tidak ada tindakan sewenang-wenang. Justru pengadilan menjadi pengawas utama," ujarnya.
Untuk itu, pria yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) itu menegaskan masyarakat tidak perlu takut terhadap RUU Perampasan Aset. Sebaliknya RUU Perampasan Aset malah bakal membuat negara lebih kuat dalam melindungi warganya dari dampak kejahatan ekonomi dan memastikan tidak ada pelaku yang ‘untung’ dari tindak pidana korupsi.
“Tak perlu takut dengan RUU Perampasan Aset. Mekanismenya transparan, ada kontrol pengadilan, ada ruang keberatan, dan tidak ada aset yang diambil secara sembarangan,” imbaunya.
Perlu diketahui, RUU Perampasan Aset akan dibahas setelah menunggu aturan turunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 selesai. Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. RUU Perampasan Aset pun telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025. Menurutnya apabila waktu pembahasan tidak mencukupi, RUU ini bakal dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026.
"Ada belasan aturan turunan atau Peraturan Pemerintah (PP) yang perlu diterbitkan menyangkut pelaksanaan KUHAP,” imbuh Supratman sebagaimana dilansir Antara.
