RUU Perampasan Aset Bukan untuk Menakuti Publik
Terbaru

RUU Perampasan Aset Bukan untuk Menakuti Publik

Malah akan membuat negara lebih kuat dalam melindungi warganya dari dampak kejahatan ekonomi dan memastikan tidak ada pelaku yang untung dari tindak pidana korupsi.

Firyalfatin
Bacaan 2 Menit
Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung, Prof Asep Nana Mulyana saat memberikan pidato dalam Hukumonline Legal Clinic Awards 2025, Kamis (27/11/2025). Fotografer/HFW
Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung, Prof Asep Nana Mulyana saat memberikan pidato dalam Hukumonline Legal Clinic Awards 2025, Kamis (27/11/2025). Fotografer/HFW

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah lama menjadi wacana sejak tahun 2003. Meski bolak-balik masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU ini tak kunjung terwujud. Padahal aturan tersebut bukan dirancang untuk menakut-nakuti publik atau membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung, Prof Asep Nana Mulyana berpandangan RUU Perampasan Aset dapat memberikan perlindungan lebih kuat dalam menindak kasus pidana korupsi. Selain itu memperbaiki efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi, dan memastikan negara tidak terus-menerus dirugikan oleh para pelaku.

Pemerintah Indonesia menurutnya, telah berkomitmen untuk menguatkan rezim anti pencucian uang. Apalagi Indonesia sempat masuk ke dalam daftar negara non-cooperative countries (NCC). Yakni kelompok negara yang dianggap tidak kooperatif dalam standar internasional pemberantasan pencucian uang.

"Waktu itu kita harus keluar dari daftar abu-abu. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat instrumen hukum, termasuk pembatasan transaksi tunai dan RUU Perampasan Aset," ujarnya saat memberikan pidato dalam Hukumonline Legal Clinic Awards 2025, Kamis (27/11/2025).

Baca juga:

 Hukumonline.com

Prof Asep saat menjelaskan pentingnya keberadaan RUU Perampasan Aset. Fotografer/HFW

Asep menjelaskan kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, sebenarnya tidak beralasan. RUU ini justru mengandung banyak mekanisme check and balances. Dia  memberi rekomendasi mekanisme yang dapat diaplikasikan dalam RUU Perampasan Aset.

Pertama, diperlukan pembekuan aset sementara (Asset Freezing). Pemblokiran terhadap aset atau rekening dilakukan sementara dengan pelacakan, penguasaan, dan pengawasan aset kekayaan. Kedua, investigasi  yang meliputi pengumpulan barang bukti dan alat bukti, pemeriksaan saksi, ahli, dan pihak terkait, serta berkas perkara  investigasi mulai dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi hingga resume perkara.

Ketiga, publikasi. Negara mengumumkan aset rampasan di hadapan publik/media. Individu yang berhak atas aset tersebut dapat mengajukan keberatan. Keempat, judicial process. Tahap ini mencakup penyampaian klarifikasi/keberatan pihak terkait, permohonan jaksa untuk merampas atau mengembalikan aset, pemeriksaan alat dan barang bukti, serta penetapan/putusan pengadilan.

"Ini semua dilakukan agar tidak ada tindakan sewenang-wenang. Justru pengadilan menjadi pengawas utama," ujarnya.

Untuk itu, pria yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) itu menegaskan masyarakat tidak perlu takut terhadap RUU Perampasan Aset. Sebaliknya RUU Perampasan Aset malah bakal membuat negara lebih kuat dalam melindungi warganya dari dampak kejahatan ekonomi dan memastikan tidak ada pelaku yang ‘untung’ dari tindak pidana korupsi.

“Tak perlu takut dengan RUU Perampasan Aset. Mekanismenya transparan, ada kontrol pengadilan, ada ruang keberatan, dan tidak ada aset yang diambil secara sembarangan,” imbaunya.

Perlu diketahui, RUU Perampasan Aset akan dibahas setelah menunggu aturan turunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 selesai. Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. RUU Perampasan Aset pun telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025. Menurutnya apabila waktu pembahasan tidak mencukupi, RUU ini bakal dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026.

"Ada belasan aturan turunan atau Peraturan Pemerintah (PP) yang perlu diterbitkan menyangkut pelaksanaan KUHAP,” imbuh Supratman sebagaimana dilansir Antara.



Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info