Konstitusi memandatkan koperasi sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Sayangnya, koperasi yang berkembang besar di Indonesia jumlahnya segelintir. Justru santer diperbincangkan publik berbagai kasus koperasi simpan pinjam bermasalah antara lain menggelapkan uang anggota.
Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian. Rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diselenggarakan Baleg DPR beberapa kali telah mengundang beragam kelompok masyarakat untuk diminta masukan salah satunya Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES).
Ketua AKSES, Suroto, mengatakan resolusi PBB menetapkan tahun ini diperingati sebagai tahun koperasi. PBB mempromosikan koperasi sekaligus dapat dijadikan momentum pemerintah dan DPR mereformasi RUU Perkoperasian. Beragam prinsip dan praktik terbaik koperasi harus diakui dalam RUU.
UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dianulir Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya bertentangan dengan UUD 1945 secara umum memuat berbagai pasal yang tidak sesuai prinsip-prinsip koperasi. Setidaknya ada 8 hal yang patut dicermati dalam menyusun RUU Perkoperasian. Pertama, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) masih diakui sebagai wadah tunggal, padahal ini tidak sesuai dengan praktik terbaik di negara lain.
“Di negara lain itu organisasi payung (koperasi,-red) dibentuk bebas, terbuka, dan independen. Mereka kuat karena memberikan layanan dan advokasi serius terhadap anggota,” kata Suroto dalam RDPU dengan Baleg DPR, Kamis (20/2/2025) lalu.
Baca juga:
Pengakuan Dekopin sebagai wadah tunggal menjadi sumber konflik karena memperebutkan kursi ketua. Kedua, Suroto mengusulkan RUU Perkoperasian mengatur ketentuan soal distingsi seperti memberikan insentif bebas pajak kepada koperasi. Praktik baik ini berjalan di Singapura dimana 62 persen pangsa pasar sektor retail dikuasai koperasi yakni NTUC Enterprise Co-operative Limited.
Sejak awal koperasi berdiri pemerintah Singapura membebaskan pajak. Pembebasan pajak itu karena koperasi sebagai entitas yang membantu pemerintah mendistribusi kekayaan dan pendapatan. Mirip seperti pajak yang tujuannya untuk keadilan dan hal itu sudah dipraktikan lewat redistribusi yang dilakukan koperasi.
















