RUU PPRT, Janji Negara atau Sekedar Formalitas?
Terbaru

RUU PPRT, Janji Negara atau Sekedar Formalitas?

Ada 5 substansi utama RUU PPRT mencakup mengutamakan perlindungan hingga asas resiprositas. DPR target rampung dan disahkan menjadi UU tahun ini.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan saat memimpin rapat dengar pendapat umum di Komplek Gedung Parlemen, Senin (5/5/2025).  Foto: Tangkapan layar youtube
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan saat memimpin rapat dengar pendapat umum di Komplek Gedung Parlemen, Senin (5/5/2025). Foto: Tangkapan layar youtube

Janji pelindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) diumbar. Tapi PRT masih tak punya payung hukum. Sudah lebih dari dua dekade PRT menanti pengakuan sebagai pekerja yang utuh. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi ujian. Berkali-kali dibahas, tapi berulang kali pula RUU PPRT ditunda. Nasib PRT mendapat pengakuan negara melalui legislasi terkatung-katung.

Badan Legislasi (Baleg) DPR tancap gas melanjutkan penyusunan draf RUU PPRT. Kali ini Baleg DPR mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil seperti Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Konsolidasi Mahasiswa Indonesia dan lainnya.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengatakan perlindungan merupakan materi utama RUU PPRT. Baleg akan menyusun kembali naskah akademik dan draf RUU dengan target disahkan di rentang waktu tahun 2025 . Rancangan beleid ini sebagai bentuk negara hadir menjaga kondusifitas, menjaga HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Kita kembali menyusun naskah akademik dan komitmen RUU ini disahkan tahun ini,” ujar Bob dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Baleg DPR, Senin (5/5/2025).

Bob mencatat DPR periode 2019-2024 lalu telah menyusun draf RUU PPRT. Tahun ini RUU PPRT masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Dalam menyusun draf RUU PPRT, Baleg DPR mengundang berbagai pihak sebagai bentuk partisipasi publik secara bermakna. 

Baca juga:

Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu setidaknya ada 5 substansi utama dalam RUU PPRT. Pertama, mengutamakan perlindungan dan membenahi draf RUU sebelumnya untuk disesuaikan dengan perkembangan terkini. PRT diposisikan setara dengan pekerja pada profesi lainnya baik dalam hal pengawasan dan perlindungan. 

Kedua, pengesahan RUU ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan internasional mengenai regulasi perlindungan PRT di Indonesia. Bob mengakui ada dinamika global terkait perlindungan PRT. Ketiga, PRT mendapatkan jaminan keamanan (sosial) dan hak kerja di dalam negeri. Keempat, nilai tambah PRT migran di luar negeri bahwa indonesia telah memiliki regulasi menjamin perlindungan PRT.

Kelima, melalui UU PPRT Indonesia bisa meminta negara lain untuk melindungi pekerja migran Indonesia sebagaimana asas resiprositas. Menurut Bob RUU PPRT berkaitan dengan RUU lainnya yang dibahas Baleg. Antara lain RUU Statistik dan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Pada kesempatan yang sama perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU tentang PPRT, Luviana, mengatakan perjuangan masyarakat sipil mendorong RUU PPRT sudah berjalan 21 tahun. RUU PPRT sudah mendapat dukungan luas dari masyarakat dari kalangan aktivis, mahasiswa, buruh, kelompok marjinal, organisasi keagamaan dan lain sebagainya. 

Kalangan masyarakat sipil juga sering menggelar demonstrasi di halaman DPR mendesak RUU PPRT segera disahkan. Apalagi dalam memperingati MayDay 2025 kemarin Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk segera membahas dan menerbitkan UU PPRT. 

“RUU PPRT ini tidak hanya memperjuangkan PRT tapi majikan juga. Relasi majikan dan PRT agar PRT punya jam kerja, waktu istirahat, libur, dan majikan juga terbantu melalui aturan ini,” bebernya.

Perwakilan Jala PRT, Ari Ujianto, mengatakan semangat RUU ini mengatur hubungan kerja harmonis, meningkatkan keahlian dan keterampilan serta kesejahteraan PRT. Ada beberapa hal yang tidak diatur dalam RUU PPRT. Misalnya saudara kerabat dalam rumah tangga, tradisi ngenger, santri yang mengabdi, abdi dalem dan sejenisnya. 

“Mereka itu ikut dalam keluarga atau rumah tangga, bukan mencari nafkah maka bukan bagian dari PRT,” ujar Ari.

Berbagai asas 

Sejumlah asas yang diusung dalam RUU PPRT seperti kekeluargaan, dan kepastian hukum. Jenis pekerjaan rumah tangga juga diatur, tapi bukan berarti satu jenis pekerjaan untuk satu orang PRT. Pekerjaan rumah tangga yang diampu PRT sesuai kesepakatan dengan majikan. Misalnya ada rumah tangga yang butuh PRT yang mengerjakan pekerjaan cuci pakaian dan setrika, atau mengasuh anak. 

Ari mengusulkan RUU PPRT perlu menjamin berbagai hak PRT. Seperti hak ibadah, mendapat upah dan tunjangan hari raya (THR) berdasarkan kesepakatan, Jam kerja manusiawi, istirahat, cuti, jaminan sosial dan hak berserikat. 

Kewajiban PRT antara lain mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam hubungan kerja, meminta izin kepada pemberi kerja ketika berhalangan melakukan kerja. Melakukan pekerjaan berdasarkan tata cara kerja yang benar dan aman, memberitahu pemberi kerja bila mengundurkan diri paling lambat 1 bulan sebelum berhenti bekerja.

“Prinsip keseluruhan RUU PPRT ada pengakuan PRT sebagai pekerja. Perlindungan bagi PRT dan pemberi kerja. Hubungan kerja berasaskan kekeluargaan, keadilan, dan gotong-royong serta jaminan sosial bagi PRT,” tutup Ari.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info