Badan Legislasi (Baleg) DPR terus tancap gas menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Sejumlah pihak diundang Baleg dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk memberi masukan. Bahan masukan para pemangku kepentingan sebagai bagian memperkaya dalam menyusun draf RUU.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS), Profesor Pujiyono Suwadi, mengusulkan RUU PPRT mengatur hak keterampilan bagi PRT sebagai upaya mendorong mobilitas sosial secara vertikal. Dia melihat ada PRT yang bekerja sejak kecil sampai dewasa, bahkan sampai usia lanjut.
Kondisi itu menunjukan PRT tidak punya peluang melakukan mobilitas sosial secara vertikal sehingga terus menggeluti pekerjaannya sebagai PRT. RUU PPRT harus mengatur norma dan jalan keluarnya sebagai sarana bagi PRT bisa mendapat keterampilan dan mengampu pekerjaan yang lebih baik.
“PRT ini pekerjaan antara saja, jadi jangan dijadikan pekerjaan selamanya. Sekarang kan turun-temurun,” kata Prof Pujiyono dalam RDPU dengan Baleg DPR, Kamis (23/05/2025).
Baca juga:
- RUU PPRT, Janji Negara atau Sekedar Formalitas?
- RUU PPRT Urgen Disahkan, Komnas HAM: PRT Berhak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak
Perusahaan penyalur PRT wajib mengantongi sertifikasi dan asesmen. Prof Pujiyono menegaskan perusahaan penyalur harus menjamin PRT mendapat hak keterampilan. Penyalur sebagai badan hukum harus terdaftar di lembaga pemerintahan terkait. RUU PPRT perlu mengatur mekanisme pelatihan bagi PRT sehingga ada peningkatan keterampilan. Pelatihan itu selain dari penyalur juga bisa diselenggarakan pemerintah.
Pelatihan bagi PRT tak melulu terkait pekerjaannya, bisa saja terkait bidang lain dan menjadi bekal untuk wirausaha. UU PPRT sebagai bentuk pengakuan negara sehingga masyarakat tidak memandang pekerjaan PRT sebelah mata.
