Prof Pujiyono melihat ada gap filosofis dan sosiologis yang harus diselesaikan menggunakan norma antara lain pekerja belum diposisikan sebagai pekerja formal. UU No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan UU No.6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU tidak mengatur hubungan kerja PRT.
PRT rentan mengalami kekerasan karena relasinya timpang di hadapan majikan. Dalam posisi sebagai pencari keadilan, PRT berada dalam subordinat. Bahkan situasi itu juga dihadapi pekerja/buruh yang hak-haknya sudah diatur dalam sejumlah regulasi seperti UU 13/2003. RUU PRT penting untuk membuka akses keadilan sehingga posisi para pihak setara.
“Konteks perlindungannya harus kesana,” usul Prof Pujiyono.
Untuk mengatasi perselisihan PRT dan majikan, perlu diatur mekanisme resolusi. Hak dan kewajiban para pihak perlu ditulis dalam perjanjian kerja sekalipun derajatnya tidak ketat seperti yang diatur regulasi bidang ketenagakerjaan. Harus melibatkan pihak ketiga untuk mengetahui adanya perjanjian itu, misalnya dari pihak kelurahan, RT/RW, lembaga pelatihan atau institusi pemerintah bidang terkait.
Mekanisme pemutusan hubungan kerja menurut Prof Pujiyono juga penting dimuat dalam RUU. Apakah mendapat kompensasi, ketika ada masalah PHK kanal penyelesaian harus tersedia. Jangan sampai PRT bingung kemana mengadukan persoalannya. RUU PPRT layak memberikan atribusi kewenangan terhadap lembaga tertentu untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Pada kesempatan yang sama dosen FH Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Wiyanti Eddyono, mengatakan kesetaraan dihadapan hukum sebagaimana dimandatkan konstitusi menjadi pondasi kuat untuk memposisikan PRT sebagai pekerja yang punya harkat dan martabat setara. Pekerjaan yang dilakukan PRT mendukung kerja-kerja produktif sektor lainnya. PRT menuntaskan pekerjaan di ranah domestik sehingga majikannya bisa fokus mengampu profesinya.
Pekerjaan PRT punya sifat khusus yakni bidang perawatan. Jenis pekerjaan ini berbeda dengan sektor manufaktur dan industri serta jasa lainnya. PRT bekerja dalam wilayah privat, di dalam rumah tangga. Kondisi ini bisa menghasilkan dampak positif karena terjadi hubungan erat antara PRT dan majikan. Tapi ada potensi negatifnya karena ranah privat cenderung tertutup dan sulit dipantau.
RUU PPRT memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan menguntungkan semua pihak. Adanya pengakuan terhadap PRT berpotensi meningkatkan jenis pekerjaan perawatan. Perlindungan terhadap PRT sama seperti pekerja/buruh pada umumnya. RUU PPRT membuat posisi masing-masing pihak menjadi jelas seperti hak dan kewajiban majikan dan PRT, agen penyalur, dan pemerintah serta masyarakat.
Wiyanti menekankan pentingnya perjanjian kerja karena pihak yang terlibat bisa saja selain PRT dan majikan secara langsung ada juga agen penyalur. Pemerintah daerah atau desa berperan melakukan pengawasan.
Pengakuan terhadap PRT mendorong perubahan budaya masyarakat menjadi lebih menghargai kerja-kerja perawatan. Upah dan jam kerja PRT menurut Wiyanti lebih baik fleksibel, karena praktiknya ada PRT yang bekerja lebih dari satu rumah tangga.
“Langkah selanjutnya buka ruang diskusi lebih terbuka dan menggugah kesadaran masyarakat pentingnya penguatan kerja perawatan,” imbuhnya.
