Badan Legislasi (Baleg) DPR masih membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Wakil Ketua Baleg DPR, Martin Manurung, mengatakan Baleg sudah membentuk panitia kerja (Panja) untuk menyusun RUU PPRT. Berbagai pihak sudah diundang seperti aliansi masyarakat sipil yang mengawal RUU PPRT, serikat pekerja, dan partai Buruh.
Baleg mendapat masukan dari beberapa daerah seperti provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Martin menyebut ketiga wilayah itu dipilih karena warganya paling banyak menjadi PRT, termasuk pekerja migran. Rapat dengar pendapat umum (RDPU) kali ini juga digelar untuk menyusun RUU PPRT. Panja RUU PPRT yang dibentuk Baleg DPR menyoroti perekrutan PRT saat ini sudah berkembang tak lagi konvensional sebagaimana dikenal selama ini melalui agen penyalur yang dalam RUU disebut Perusahaan Penyalur PRT (P3RT).
“Nah, dari anggota panja mengatakan bahwa PRT saat ini juga direkrut atau kalau kita mencari untuk membantu urusan kerumahtanggaan ada aplikasi atau online yang menjadi perantara antara pemberi kerja dan PRT,” ujarnya dalam RDPU, Kamis (28/08/2025).
Baca juga:
- RUU PPRT Atur Perusahaan Perekrut Harus Berbadan Hukum dan Mengantongi Perizinan Berusaha
- RUU PPRT Posisikan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerja Formal
Baleg perlu mendapat masukan mengenai pola perekrutan PRT melalui platform daring dan pengaturannya dalam RUU. Relasi hubungan kerja yang difasilitasi lewat aplikasi itu harus diperjelas secara hukum apakah bentuknya kemitraan, kontraktual dan lainnya. Intinya, RUU PPRT harus melindungi semua pihak baik PRT, pemberi kerja, dan P3RT.
Politisi partai Nasdem mengatakan norma hukum perlu diperjelas untuk mencegah tumpang tindih atau celah hukum yang bisa merugikan para pihak. Dalam RDPU yang pernah digelar, Baleg juga mengundang kalangan pemberi kerja untuk memberi masukan. RUU mengatur praktik yang berkembang selama ini seperti pola kekerabatan, keagamaan misalnya abdi dalem, ngenger, atau santri di pesantren yang membantu urusan kerumahtanggan dan tidak dikategorikan sebagai PRT.
Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Cahaya Ibu Group, Muhammad Yusuf, mengatakan banyak pengguna jasa yang merekrut langsung PRT secara mandiri atau tidak melalui agen penyalur resmi. Perekrutan secara pribadi itu umumnya tanpa perjanjian kerja yang jelas dan tertulis sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi kedua pihak.
















