Nadiem juga menjelaskan bahwa mekanisme pemberian tunjangan setelah sertifikasi seperti diatur Undang-Undang Guru dan Dosen sulit diimplementasikan karena kapasitas PPG yang terbatas.
“Rata-rata, pemerintah menerima guru yang mengikuti program PPG sebanyak 60.000 hingga 70.000 per tahun. Itu pun dibagi dua. Untuk guru-guru baru, yang menggantikan guru-guru pensiun, dan untuk guru-guru (dalam jabatan) yang sudah mengantre lama untuk sertifikasi melalui PPG,” kata Nadiem.
Jika tetap menggunakan mekanisme mendapatkan tunjangan setelah sertifikasi, maka akan banyak guru yang sampai pensiun belum mendapatkan penghasilan yang layak. “Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan lama di mana disebut tunjangan profesi, maka mereka akan menunggu lebih dari 20 tahun,” pungkasnya.
Diketahui, kegiatan FDP dan Uji Publik yang diinisiasi ICMI ini merupakan sebuah rangkaian agenda. Setelah dibuka oleh Ketum ICMI dan Mendikbudristek, kegiatan dilanjutkan dengan sidang komisi forum dengar pendapat yang dibagi menjadi 3 komisi yakni Komisi Pendidik, Komisi PAUD Dikdasmen, serta Komisi Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi yang masing -masing dipimpin oleh Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D, Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK., Ph.D., dan Prof. Dr.Ir. Asep Saefuddin, M.Sc. . Setelah itu, dilaksanakan sidang paripurna untuk menampung masukkan dari komisi-komisi tersebut.
Di akhir kegiatan, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anndito Aditomo turut merespon dan memberikan apresiasinya atas upaya yang dilakukan ICMI dalam memberikan masukan terkait RUU Sisdiknas.
“Saya merasa mendapat masukan yang benar-benar berdasarkan kajian terlebih dahulu, tidak semua pihak seperti itu. Masukan yang ada berdasarkan pengetahuan mendalam dari bapak ibu yang luar biasa,” pungkasnya.