RUU Minerba menuai pro dan kontra di masyarakat. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho mengatakan secara umum kelakuan DPR saat ini sudah diprediksi koalisi masyarakat sipil, sama seperti periode sebelumnya.
Di mana membuat UU secara ugal-ugalan. Koalisi protes. Pertama, harusnya RUU Migas lebih dulu masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas sebelum dibahas. Faktanya, revisi ini tak masuk prolegnas prioritas 2025.
“Tujuannya ini meloloskan mekanisme pemberian izin (WIUP,-red) bagi badan usaha milik ormas keagamaan,” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan koalisi menyikapi langkah Baleg merevisi UU Migas, Senin (20/1/2025).
Kedua, pemberian Wailayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diperluas kepada perguruan tinggi. Bahkan diberikan tanpa perlu proses lelang, tapi menggunakan mekanisme prioritas. Ketiga, koalisi memprotes WIUP Mineral Logam yang diberikan secara prioritas ini bisa juga berlaku untuk badan usaha, koperasi, atau perusahaan perorangan.
WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas. Kebijakan ini ke depan berpotensi meningkatkan jumlah penerbitan izin tambang mineral dan logam.
Sebaliknya, sebagian organisasi kemasyarakatan keagamaan yang diatur dalam RUU Minerba bisa menerima konsesi pertambangan justru mengapresiasi kebijakan ini. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, mengatakan sejak awal mendukung Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selain itu PBNU tidak pernah meminta konsesi tambang kepada pemerintah baik batubara dan logam atau mineral lainnya. Pemberian konsesi ini sebagai niat baik pemerintah. Tak ada persoalan juga bagi PBNU jika tidak mendapat konsesi tersebut.
