Menanggapi protes dan tudingan Irma, anggota Baleg Firman Subagyo angkat bicara. Tudingan tidak melibatkan Komisi IX dalam pembahasan RUU Kesehatan di Baleg, bagi Firman tidaklah benar. Dia menilai perlu memahami tata cara dan proses penyusunan dan pembentukan sebuah UU. Karenanya mesti paham betul mekanisme dan tata cara pembahasan dimaksud.
“Karena memang ada anggota yang selama ini sangat tidak memahami tata cara pembahasan dan penyusunan UU sebagaimana diatur dalam UU dan Tata Tertib DPR,” ujarnya.
Mantan pimpinan Baleg itu berpendapat munculnya RUU tentang Kesehatan tak tiba-tiba. Sebab RUU Kesehatan menjadi hasil kerja Baleg dalam pemantauan dan pelaksanaan UU yang merekomendasikan perlunya dilakukan penyederhanaan dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sebagai amanat konstitusi.
Atas dasar itulah, Baleg memiliki kewenangan melakukan penyederhanaan dalam regulasi yang masih belum menunjukan pelayanan yang lebih baik di tengah masyarakat. Menurutnya, terdapat sejumlah UU yang tumpang tindih. Karenanya perumusan RUU Kesehatan menggunakan metode omnibus law yang telah memiliki landasan hukum dalam UU No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Firman menerangkan setiap angggota memiliki hak mengajukan maupun mengusulkan sebuah RUU maupun merevisi UU. Apalagi RUU Kesehatan menjadi inisiatif Baleg yang anggotanya berjumlah 70 orang yang terdiri dari berbagai fraksi dan lintas komisi. “Jadi tidak benar ada monopoli,” sanggahnya.
Anggota Komisi IV DPR itu menuturkan banyak keluhan masyarakat serta dikuatkan dengan fakta pelayanan kesehatan masih menuai banyak persoalan. Makanya, sudah tepat dilakukan revisi terhadap UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Hasil pemantauan Baleg menyimpulkan dan merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan dari berbagai UU sektoral terkait dengan kesehatan.
Politisi Partai Golkar itu menyontohkan. Seperti pembahasan dalam RUU Kesehatan terkait persoalan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mengalami banyak kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat dan terdapat diskriminasi. Sektor Kesehatan sebagai amanat konstitusi yang mesti diperhatikan dan ditingkatkan pelayanan secara maksimal.
“Sudah selayaknya DPR sebagai penanggung jawab dan pembuat UU, harus ada keberanian untuk menginisiasi revisi tersebut agar mampu memberikan terobosan yang lebih komprehensif dan revolusioner dalam perbaikan dalam pelayanan kesehatan,” katanya.
