Pada akhir Maret lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan putusan terkait pinjaman online (pinjol). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 dan menghukum 97 pelaku usaha pinjol sebesar Rp755 miliar karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).
Putusan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Mantan Ketua KPPU periode 2018-2023, Kurnia Toha, berpendapat bahwa putusan tersebut kurang tepat. Menurutnya, dasar KPPU menjatuhkan putusan adalah code of conduct yang mengatur tentang batas atas bunga pinjol. Namun berdasarkan klaim Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), penetapan aturan itu dilakukan atas dasar arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Klaim tersebut juga sudah diakui oleh OJK. Dalam keterangan pers OJK pada 20 Mei 2025 lalu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyatakan bahwa pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/Pinjol oleh AFPI sebagai bagian dari ketentuan Kode Etik (Pedoman Perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, merupakan arahan OJK pada saat itu.
Baca Juga:
- 97 Pinjol Disanksi Denda Miliaran Rupiah, KPPU Bongkar Praktik Penetapan Bunga Kolektif
- Advokat Uji Materil Pasal Persetujuan UU PDP Usai Data Pribadi Dicatut Pinjol
Terkait hal ini, dalam pertimbangannya KPPU menegaskan pihaknya telah melakukan Majelis secara sistematis menguji penerapan state action doctrine dengan menggunakan parameter yang berkembang dalam praktik internasional, khususnya Midcal Test.
Majelis menilai tidak terdapat satu pun regulasi yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada AFPI untuk menetapkan batas atas suku bunga, dan menemukan bahwa OJK tidak melakukan pengawasan substantif terhadap penetapan tersebut, baik dalam bentuk penentuan angka, evaluasi mekanisme, maupun persetujuan formal.
Memang, arahan tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Kurnia Toha menegaskan idealnya arahan diberikan dalam bentuk tertulis untuk memudahkan pembuktian. Namun jika pengakuan atas arahan lisan tersebut datang dari pejabat yang secara resmi ditunjuk oleh lembaga, maka hal itu patut dipercaya.
