Selanjutnya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diuji 35 kali, UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diuji 37 kali. Kemudian UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebanyak 39 kali.
Selanjutnya UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU diuji 44 kali. Serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuji 77 kali, dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu diuji 111 kali.
“Jumlah permohonan terhadap pengujian UU No.7/2017 terus bertambah karena ada permohonan baru,” ujarnya.
MK terus mendorong penanganan perkara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Upaya yang dilakukan misalnya sidang dilakukan secara terbuka, prosedurnya jelas dan bisa diakses publik. MK bertekad mewujudkan ekosistem peradilan konstitusi yang modern. Layanan teknis peradilan yang mudah diakses, cepat, dan murah serta berorientasi pada keadilan mulai dari proses awal sampai akhir.
Heru berharap MK bukan lembaga peradilan yang seolah menjadi ‘pabrik putusan’, tapi menghasilkan keadilan konstitusional. Selain itu di tahun politik jelang pemilu 2024 MK menegaskan tidak terlibat politik praktis, dan politik kepentingan. MK bersikap sebagai lembaga peradilan yang terpercaya dengan putusan yang berkualitas.
Terpisah, hakim konstitusi, Arief Hidayat mengatakan kewenangan MK sangat luas dan terkait perkara pengujian UU terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan kepala daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki, MK membutuhkan hakim konstitusi yang negarawan.
“Dalam menyelesaikan banyak permasalahan bangsa tersebut dan dalam berhukum di Indonesia, para hakim konstitusi harus memiliki hati yang jernih untuk memberikan keadilan dalam nama Ketuhanan yang Maha Esa,” ujarnya sebagaimana dikutip laman mkri.id.
