Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) tuntas sudah di tingkat pembicaraan tingkat I. Komisi IV DPR bersama Komite II DPD dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat memboyong RUU ke pembicaraan tingkat II yakni rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
“Apakah RUU tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disetujui untuk dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR?” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan yang dijawab dengan seruan setuju oleh hadirin yang mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri LHK, Menteri KKP, Mentan, Mendagri, Menkumham dan Ketua Komite II DPD di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (13/6/2024).
Keputusan itu diambil secara bulat karena 9 fraksi telah menyampaikan pendapat akhir mini fraksi dan memberikan persetujuan terhadap RUU KSDAHE. Rancangan beleid itu merupakan salah satu upaya untuk mendorong perbaikan konservasi sumber daya alam di Indonesia.
Bahkan diyakini dapat menjadi legacy instrumen hukum nasional yang dapat menjawab berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam urusan konservasi dan sumber daya alam yang dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya.
Baca juga:
- Di Balik Molornya Nasib RUU KSDAHE
- RUU KSDAHE Perlu Memuat Paradigma Baru Menjawab Tantangan Konservasi
Anggota DPD RI, Adilla Azis mengatakan Komite II DPD setuju RUU KSDAHE untuk dibahas ke tingkat selanjutnya dalam rapat paripurna untuk diambil persetujuan menjadi UU nantinya. “Kami dari Komite II DPD RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Komisi IV DPR yang telah melibatkan dan mengakomodir DPD RI sampai hari ini,” ujarnya.
Mewakili pihak pemerintah, Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar mengatakan RUU KSDAHE merupakan inisiatif DPR yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020-2024. Menurutnya, UU 5/1990 sudah menjadi dasar hukum selama lebih dari 30 tahun. Beleid itu menjadi acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan konservasi di Indonesia.
